Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma: Mbah Moen Bilang PPP Enggak Boleh Oposisi

Kompas.com - 12/12/2014, 19:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Suryadharma Ali, mengatakan bahwa Ketua Majelis Syariah DPP PPP Maimoen Zubair melarang PPP berada di kubu oposisi. Atas dasar itu, musyawarah kerja nasional (mukernas) memutuskan PPP sementara tetap berada di Koalisi Merah Putih selama langkah politiknya tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

"Berkaitan dengan koalisi yang memberikan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, itu Mbah Moen bilang PPP enggak boleh oposisi," kata Suryadharma, di lokasi Mukernas PPP, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Suryadharma menjelaskan, sesuai dengan amanat Mbah Moen, PPP tidak akan ragu mendukung pemerintahan Joko Widodo selama mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat. Akan tetapi, kritik juga akan diberikan jika nyatanya ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.

"Kalau pro-rakyat, PPP wajib dukung, itu amar ma'ruf. Kalau tidak pro-rakyat, PPP wajib kritisi, itu nahi munkar. PPP di KMP, tetapi menggunakan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang saya sebut PPP bukan partai oposisi," ujar Suryadharma.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menyatakan partainya sementara ini belum akan meninggalkan KMP. Hal itu diungkapkan Djan Faridz merujuk pada keputusan Mukernas PPP yang digelar di Jakarta.

Ia menjelaskan, mukernas merekomendasikan pada DPP PPP untuk menjalankan visi kebangsaan dan pembangunan yang stabil serta demokratis. Dengan alasan itu, PPP tetap akan mempertahankan diri sebagai partai penyeru kebaikan dari dalam barisan partai di KMP.

"Sekarang, sementara kita masih di KMP. Kita akan jadi kekuatan penyeimbang. Artinya, segala yang baik kita dorong, dan dukung, sementara yang keliru akan kita cegah, dan kita kritisi," kata Djan Faridz. (Baca: Djan Faridz Pastikan Mukernas Putuskan PPP Tetap di KMP)

Ia menegaskan, PPP hanya akan memilih kubu koalisi yang dianggap memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurut Djan Faridz, PPP tidak mementingkan kursi atau jabatan strategis selama masih diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi publik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PPP Dimyati Natakusumah sempat mengungkapkan adanya usulan agar PPP pindah dari KMP ke KIH. Tidak diakomodasinya PPP mendapatkan kursi pimpinan DPR/MPR menjadi salah satu pemicunya. (Baca: Sekjen PPP Merasa Tak Ada Manfaat di KMP, Bisa Jadi Lebih Baik di KIH)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com