Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Jokowi-SBY Diprediksi Politisi PDI-P akan Ubah Peta Politik

Kompas.com - 11/12/2014, 15:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono adalah titik tolak yang mengubah peta konstelasi politik yang terjadi di tanah air. Menurut Maruarar, setelah pertemuan itu Partai Golkar langsung bereaksi.

"Ini jelas bisa mengubah peta nasional, buktinya hasil Munas Partai Golkar inginkan pilkada langsung itu bisa diubah. Tentu Golkar tidak sembarangan mengubah hasil munas," ucap Maruarar di Kompleks Parlemen, Kamis (11/12/2014).

Dia membandingkan Kongres yang dilakukan PDI-P pada 2010 lalu yang menyatakan PDI-P akan berada di luar pemerintah. Saat itu, PDI-P langsung didekati Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Namun, PDI-P menolak karena berpegang pada hasil munas.

"Maka, sebuah hal luar biasa Partai Golkar bisa mengubah hal prinsip seperti. Pasti tidak akan mungkin tanpa perhitungan-perhitungan," ujar Ketua DPP partai berlambang banteng itu.

Sinyal lainnya yang ditangkap Maruarar adalah pernyataan Ketua DPR Setya Novanto yang juga politisi Partai Golkar. Setya mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi KIH dan KMP. Hal tersebut diyakini Maruarar akan bermakna politis ke depannya.

Namun, Maruarar tidak mau berspekulasi lebih lanjut apakah Golkar akan kemudian bergabung ke pemerintah. "Yang jelas pertemuan itu punya makna besar, dan akan mengubahnya. Apakah akan ada yang happy? Pasti," ujar Maruarar.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. Di dalam pertemuan itu, Jokowi dan SBY sepakat mengawal Perppu Pilkada agar bisa diloloskan di DPR.

Setelah itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pun menyatakan dukungannya atas perppu yang mencantumkan model pilkada langsung. Padahal, Aburizal sebelumnya dengan tegas menyatakan menolak perppu tersebut, yang ditegaskan dalam Munas IX Partai Golkar di Bali. (baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Gelar Sidang Lanjutan Dugaan Asusila Ketua KPU

DKPP Gelar Sidang Lanjutan Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Putar Balik Amien Rais: Dari Usulkan Pilpres Langsung, Kini Dukung Dikembalikan ke MPR

Putar Balik Amien Rais: Dari Usulkan Pilpres Langsung, Kini Dukung Dikembalikan ke MPR

Nasional
MK Bacakan Putusan Sengketa Pileg 2024 Mulai Kamis Hari Ini

MK Bacakan Putusan Sengketa Pileg 2024 Mulai Kamis Hari Ini

Nasional
Usai Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi Tak Khawatir, Luhut Ungkap Kekesalan

Usai Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi Tak Khawatir, Luhut Ungkap Kekesalan

Nasional
UU KIA, Kantor Wajib Sesuaikan Jam Kerja sampai Capaian Kinerja Ibu Melahirkan

UU KIA, Kantor Wajib Sesuaikan Jam Kerja sampai Capaian Kinerja Ibu Melahirkan

Nasional
UU KIA, Tempat Kerja Wajib Sediakan Ruang Laktasi sampai Penitipan Anak

UU KIA, Tempat Kerja Wajib Sediakan Ruang Laktasi sampai Penitipan Anak

Nasional
Dewas Keluhkan Pimpinan KPK Kerap Komentari Perkara Etik, Sebut Tak Elok

Dewas Keluhkan Pimpinan KPK Kerap Komentari Perkara Etik, Sebut Tak Elok

Nasional
Harap Prabowo Perbaiki soal Hukum, Mahfud: Kalau Tidak, Berlaku Hukum Rimba

Harap Prabowo Perbaiki soal Hukum, Mahfud: Kalau Tidak, Berlaku Hukum Rimba

Nasional
Tak Percaya Jokowi Tidak Setuju Kaesang Maju Pilkada, Mahfud: Dulu Juga Bilang Begitu...

Tak Percaya Jokowi Tidak Setuju Kaesang Maju Pilkada, Mahfud: Dulu Juga Bilang Begitu...

Nasional
Kata Kejagung soal 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Lintasi Kantor Jampidsus

Kata Kejagung soal "Drone" Ditembak Jatuh Usai Lintasi Kantor Jampidsus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

[POPULER NASIONAL] Hasto Dibelit 2 Perkara Hukum | UU KIA dan Angin Segar Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com