Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus Demokrat Khawatir KMP Gulirkan Pilpres Tidak Langsung

Kompas.com - 06/12/2014, 13:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengaku terkejut saat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan pemilu presiden bisa dilakukan tidak langsung (baca: Aburizal Bakrie: Pemilu Presiden Bisa Tidak Langsung). Menurut Didi, dirinya kini khawatir wacana dari pimpinan Golkar itu menjadi wacana Koalisi Merah Putih dan akan digulirkan bersama-sama.

Didi menjelaskan, kekhawatirannya pada pernyataan Aburizal dilandasi akan rusaknya proses demokrasi saat presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat. Ia menyebut wacana itu sebagai bencana besar jika benar-benar diterapkan di Indonesia.

"Ada wacana pemilu presiden tidak langsung. Kalau Koalisi Merah Putih yang jumlahnya lebih dari 50 persen (di DPR) menggulirkan itu, itu namanya tsunami besar bagi proses demokrasi," kata Didi dalam diskusi yang digelar Smart FM di Jakarta, Sabtu (6/12/2014).

Ia menyinggung sikap Partai Golkar yang mengingkari kesepakatan karena menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Menurut Didi, perppu yang dibuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan penyempurnaan untuk pilkada langsung yang demokratis dan mampu mencegah praktik transaksional.

"Kami tidak menyangka Golkar mengingkari komitmen. Kami masih berharap Golkar akan mempertimbangkannya kembali," ucap Didi.

Sebelumnya, Aburizal Bakrie mengatakan bahwa pemilu presiden bisa digelar tidak langsung. Hal itu dikatakan Aburizal dalam wawancara khusus bersama Kompas sesaat setelah selesainya Munas IX Golkar di Bali.

"Bisa saja, dong (pilpres tidak langsung). Ketika pilkada ditetapkan via DPRD, apakah Anda optimistis sebanyak 70-80 persen kursi kepala daerah dapat direbut KMP? Sebelumnya, target Golkar sendiri, kan, 59 persen kursi. Saya optimistis. Aspirasi di daerah juga sangat kuat," ujarnya.

Mengenai perppu pilkada, Aburizal menyatakan, sesuai rekomendasi Munas IX, Golkar akan memperjuangkan pilkada melalui DPRD. Ia menolak disebut mengingkari kesepakatan karena sikap tersebut merupakan amanat dari seluruh peserta munas dan wajib untuk dilaksanakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com