Tujuh Jam, Satu Undang-undang

KOMPAS.com - Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Jumat (5/12), menciptakan rekor baru. DPR dan pemerintah hanya membutuhkan waktu sekitar tujuh jam untuk membahas dan mengesahkan RUU revisi atas UU MD3 itu menjadi UU.

Pembahasan UU itu jauh lebih cepat dari UU tentang Veteran yang pernah diusulkan masuk rekor Muri karena dibahas sekitar tiga pekan.

Pembahasan RUU MD3 memang dilakukan serba cepat. Rapat paripurna pembentukan dan pengesahan Panitia Khusus (Pansus) RUU MD3 hanya berlangsung sekitar 5 menit. Pukul 14.15, para peserta rapat paripurna baru menyanyikan lagu ”Indonesia Raya”. Lima menit kemudian, para anggota DPR mulai berhamburan keluar ruang paripurna.

Setelah terbentuk, Pansus RUU MD3 langsung bekerja. Pansus dijadwalkan melakukan pembahasan tingkat satu bersama perwakilan pemerintah.

Pembahasan tingkat satu hanya membutuhkan waktu kurang dari tiga jam. Rapat dibuka pukul 15.45, dan pada pukul 18.30 Pansus sudah mengambil keputusan tingkat satu.

Berselang 1,5 jam, RUU MD3 yang sudah disepakati Pansus dan pemerintah itu diajukan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Rapat paripurna dibuka sekitar pukul 20.00, terlambat satu jam dari waktu yang dijadwalkan, yakni pukul 19.00. Proses pengesahan RUU MD3 menjadi UU MD3 berlangsung lebih kurang 40 menit. UU MD3 diketok saat jarum jam menunjukkan pukul 20.40.

”Baru kali ini sebuah undang-undang bisa begitu cepat disetujui dan disahkan di DPR,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di sidang paripurna yang disambut tepuk tangan para anggota dewan.

Serba cepat

Pembahasan dan pengesahan revisi UU MD3 yang serba cepat ini sesuai dengan keinginan sebagian besar anggota DPR, yang mulai Senin pekan depan memasuki masa reses.

Dalam rapat paripurna penetapan Pansus RUU MD3, misalnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin rapat juga meminta Pansus bekerja cepat. Ia juga mengingatkan, jangan ada anggota yang memperdebatkan proses serta substansi perubahan UU itu.

”Hal yang dipersoalkan hanya delapan pasal saja untuk direvisi. Jangan melebar ke mana-mana,” kata anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman.

Sementara itu, Yandri, anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berjiwa besar, tidak memaksakan perubahan 13 pasal lain di luar kesepakatan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Alasannya, DPR harus mengejar waktu pengesahan UU MD3.

Hal ini membuat perwakilan DPD memilih keluar dari ruang rapat (walk out). Mereka adalah Gede Pasek Suardika, John Pieris, Ahmad Muqowwam, dan Intsiawati Ayus.

”Karena 13 usulan kami tidak dibahas, dan kami masih banyak kerjaan, kami pulang saja,” ujar Pieris sebelum keluar ruangan.

Setelah para perwakilan DPD keluar sidang, pembahasan segera dilanjutkan.

”Usulan revisi ini, kan, inisiatif kita, DPR. Artinya, kita sudah sepakat sejak masih dibahas di Baleg. Kita jangan berubah lagi. Cukup pemerintah yang mengajukan usulan,” kata Wakil Ketua Pansus Epyardi Asda.

Menanggapi tawaran ini, Yasonna Laoly mengatakan, ”Kami setuju setuju dengan semua yang disampaikan fraksi-fraksi, tidak perlu ada perdebatan.”

Cepatnya pembahasan revisi UU MD3 seolah menjadi antiklimaks dari perdebatan terkait isi UU itu yang terjadi sejak Oktober lalu dan hingga menyebabkan DPR terbelah. Apakah solusi cepat ini akan menjadi obat mujarab untuk membuat DPR lebih berwibawa dan dipercaya? Waktu yang akan menjawab. (NTA/AGE)