Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilarang Rapat di Hotel, KSAD Kumpulkan Anak Buahnya di Kebun Kelapa Sawit

Kompas.com - 05/12/2014, 18:26 WIB

WARINGIN BARAT, KOMPAS.com
 — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, TNI AD sengaja menggelar Apel Komandan Satuan (Dansat) 2014 di perkebunan sawit di Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Acara ini diikuti para komandan korem (danrem) dan komandan kodim (dandim) se-Indonesia.

Ia mengungkapkan, pilihan tempat di kebun kelapa sawit ini menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) menggelar rapat di hotel.

"Jika instansi pemerintah demikian, maka tidak ada alternatif lain, TNI kembali ke tenda-tenda ini," kata Gatot dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri tatap muka dengan para dansat TNI AD, di perkebunan kelapa sawit Arut Selatan, Jumat (5/12/2014).

Dalam kesempatan ini, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Widodo, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Sebelumnya, dalam laporannya, Gatot mengatakan, apel danrem dan dandim ini digelar untuk menindaklanjuti kekhawatiran terhadap pertambahan penduduk yang terus melesat. Ia menyebutkan, pada tahun 1800, jumlah penduduk dunia mencapai 1 miliar jiwa. Angka ini bertambah menjadi dua kali lipat pada tahun 1930 dengan jumlah 2 miliar jiwa. Adapun pada tahun 2011, jumlah penduduk dunia sudah melesat mencapai 7 miliar jiwa.

"Ini sudah melebihi dana dukung dunia sebesar 4 miliar jiwa," kata Gatot.

Ia memperkirakan, pada tahun 2043, jumlah penduduk dunia akan mencapai 12,2 miliar jiwa. Pertambahan penduduk yang sangat pesat, kata Gatot, akan membawa kondisi-kondisi tertentu, seperti persediaan energi dan pangan serta air yang menipis sehingga berpotensi memunculkan konflik.

"Sangat dimungkinkan bahwa bentuk konflik ke depan berlatar belakang energi, pangan, dan air, yaitu ekuator," kata dia.

Oleh karena itu, menurut Gatot, TNI AD menilai, perkembangan ini perlu disikapi untuk mengantisipasi potensi-potensi konflik yang mungkin terjadi karena pertambahan jumlah penduduk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com