Kata Syarief, Demokrat Tak Hadiri Penutupan Munas Golkar karena "Musibah" Perppu Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, ketidakhadiran Partai Demokrat dalam penutupan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali karena adanya keputusan dari Golkar yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) Pilkada Langsung.

"Ya (tidak hadir) karena musibah perppu," ujar Syarief, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Syarief mengatakan, Partai Demokrat sangat kecewa dengan keputusan Golkar menolak Perppu Pilkada. Menurut dia, Golkar telah ingkar janji terhadap kesepakatan antara Demokrat dan anggota Koalisi Merah Putih lainnya.

"Sangat disayangkan sekali sampai ingkar janji gitu," ucap Syarief.

Namun, meskipun Demokrat kecewa dengan Golkar, bukan berarti Demokrat akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Syarief menegaskan, Demokrat tetap menjadi partai penyeimbang dan tidak bermain di dua kaki.

"Pokoknya kami penyeimbang, kami menginginkan bukan oposisi. Oposisi itu kan yang dilakukan pemerintah selalu salah, selalu berbeda. Kalau kami tidak. Kalau sama dengan visi misi Demokrat kita dukung. Tapi kalau tidak sama, ya kita kritisi dan beri masukan," ucap Syarief.

Presiden ke-6 yang juga Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya menyebut Golkar mengingkari kesepakatan terkait Perppu Pilkada. Hal itu disampaikan SBY menyikapi pernyataan Aburizal yang menolak pilkada secara langsung dan menginstruksikan Fraksi Golkar di DPR untuk menolak Perppu Pilkada. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

"Kini, secara sepihak PG (Partai Golkar) menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip. *SBY*," tulis SBY dalam akun Twitter resmi miliknya, @SBYudhoyono, Kamis (4/12/2014) malam.

SBY mengaku memegang Nota Kesepakatan Bersama enam partai politik pada 1 Oktober 2014 untuk mendukung perppu tersebut. Nota kesepakatan itu, menurut SBY, ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan.

"Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR & MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui & mendukung Perppu. *SBY*," jelas SBY. (Baca: SBY: Menolak Perppu Pilkada, Partai Golkar Ingkari Kesepakatan)

Soal kesepakatan tersebut sudah pernah diungkap SBY saat Demokrat memilih bergabung dalam Koalisi Merah Putih dalam pemilihan pimpinan parlemen 2014-2019. Demokrat bersedia bergabung asal KMP mendukung Perppu Pilkada. (Baca: SBY Beberkan Perjanjian dengan Koalisi Merah Putih soal Perppu Pilkada)

"Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan," ungkap SBY saat itu.