Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Robby Arya Ingin Bentuk Dewan Pengawas, Ini Tanggapan KPK

Kompas.com - 04/12/2014, 17:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi menganggap tidak perlu adanya Dewan Pengawas untuk mengawasi kinerja para pimpinan KPK. Ia pun meminta Robby Arya Bima, peserta seleksi calon pimpinan KPK, untuk tidak banyak berkomentar, termasuk soal pembentukan Dewan Pengawas karena proses seleksi masih berjalan.

"Fokus dulu, lulus atau tidak. Lulus dulu, baru nanti. Kan dia tidak tahu apa yang ada di KPK, apa yang dilakukan," ujar Johan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Komisi III DPR, Robby mengaku akan membentuk Dewan Pengawas KPK jika dirinya terpilih menjadi Pimpinan KPK. Menurut dia, dewan tersebut akan menindak unsur korupsi yang dilakukan pimpinan KPK.

Menanggapi hal tersebut, Johan menuturkan bahwa ada kode etik yang menjerat anggota maupun pimpinan jika melanggar undang-undang. Lagipula, kata Johan, pembentukan Dewan Pengawas KPK tidak diatur dalam undang-undang sehingga harus mengubah isi undang-undang itu terlebih dahulu.

"Tapi dia mau buat apa saja, silakan. Tapi yang pertama ini, dia lulus apa enggak. Itu dulu," kata Johan.

Menurut Johan, pernyataan Robby mengenai kinerja KPK saat uji kelayakan dan kepatutan itu menunjukkan keraguan Robby terhadap upaya KPK mencegah korupsi. Johan menduga Robby tidak mengenal pasti kondisi di internal KPK sehingga menuding KPK malas melakukan pencegahan korupsi hingga meragukan solidaritas pimpinan KPK.

"Jangan-jangan karena ketidaktahuan dia. Jadi Robby jangan beranggapan seperti itu. Lulus tes, fokus, baru jadi pimpinan KPK dan melakukan apa yang ingin dia lakukan," ujar Johan.

Sebelumnya, Robby menuding saat ini KPK bekerja cenderung liar. Dia mencontohkan mengenai kabar yang menyebutkan bahwa Ketua KPK Abraham Samad menggebrak meja dalam rapat bersama pimpinan KPK lainnya pada tahun 2012 silam. Oleh karena itu, Dewan Pengawas itu akan segera dibentuk Robby jika dirinya dipercaya menjadi pimpinan KPK. Jika ide pembentukan Dewan pengawas itu nantinya gagal, Robby mengaku siap mundur dari jabatannya.

"Kalau saya gagal, saya akan merasa bersalah. Kalau ada yang desak saya mundur, saya akan mundur. Itu tidak ada masalah," kata Robby.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com