Rekaman Skenario Pemilihan Aburizal Akan Dilaporkan ke Kemenkumham

BALI, KOMPAS.com — Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, akan melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi di Musyawarah Nasional IX Partai Golkar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Agun, rekaman rapat tertutup yang dipimpin Ketua Steering Committee Munas IX Nurdin Halid dapat menjadi bukti adanya skenario kecurangan di munas.

"Kepada semua anggota dan kader Golkar untuk tenang, Presidium Penyelamat akan melaporkannya kepada Kemenkumham sebagai bukti kejahatan skenario politik yang melanggar AD/ART partai," kata Agun melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (2/12/2014).

Agun menjelaskan, sejak awal, dia menengarai ada skenario curang di Munas IX yang ditujukan untuk memenangkan Aburizal sebagai ketua umum secara aklamasi. Dengan beredarnya rekaman suara yang diduga Nurdin Halid, Agun merasa yakin bahwa Munas IX tidak berjalan demokratis dan penuh intimidasi.

Menurut Agun, skenario kecurangan untuk memenangkan Aburizal sudah dimulai jauh sebelum Munas IX berlangsung. Semuanya dimulai dengan rapat konsultasi yang digelar di Bandung, lalu berlanjut ke Rapimnas VII Yogyakarta, dan pertemuan di Bali pada 29 November 2014.

"Lalu, pengambilan keputusan yang dipaksakan dalam setiap forum munas, bahwa itu semua terbukti adanya skenario jahat merampas kedaulatan partai," ujarnya.

Rekaman yang diduga berisi pemaparan Nurdin Halid bersama beberapa pimpinan Golkar tingkat provinsi beredar di kalangan wartawan yang tengah meliput Munas IX Golkar di Bali. Dalam rekaman itu, ada pemaparan tentang skenario kemenangan Aburizal Bakrie. Panjang rekaman itu 122 menit 57 detik.

Ketika dikonfirmasi mengenai rekaman itu, Nurdin mengelak berkomentar. Dia mengaku mau mendengarkan dulu rekaman yang beredar tersebut. Nurdin membenarkan bahwa dirinya mengadakan rapat dengan DPD I di Nusa Dua pada Sabtu (29/11/2014). Menurut dia, rapat seperti itu merupakan hal biasa.

Saat ini, Aburizal hampir dipastikan menang secara aklamasi setelah dua calon ketua umum, yakni MS Hidayat dan Airlangga Hartarto, keluar dari persaingan. Adapun calon lain, seperti Agung Laksono, Zainuddin Amali, dan Agus Gumiwang, menolak pelaksanaan Munas Bali dan akan mengelar munas tandingan pada Januari mendatang.

Untuk menang aklamasi, calon harus mendapatkan dukungan 50 persen plus satu dari peserta munas yang memiliki suara sah, yakni DPD I dan II, serta ormas dan sayap Golkar. Aklamasi juga dapat dilakukan jika ada calon tunggal mendapat dukungan dari 30 persen pemilik suara sah.