Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: KMP Terlalu Banyak Dapat Amunisi untuk Mengkritik Pemerintah

Kompas.com - 29/11/2014, 10:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai, kegaduhan yang diciptakan DPR saat ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintah dianggap menabrak banyak aturan perundang-undangan sehingga Koalisi Merah Putih (KMP) pun memiliki terlalu banyak amunisi untuk mengkritik pemerintah.

"Saya bingung, saya bilang ke Mas Pramono Anung, kami ini dikasih terlalu banyak amunisi. Jangan sampai orang-orang lama-lama tidak ada kepercayaan atau harapan tinggi terhadap pemerintah sekarang," kata Fadli dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (29/11/2014).

Fadli mencontohkan, belum ada sebulan, pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan kontroversial, misalnya, menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Fadli mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia tengah jatuh.

Atas dasar itu, KMP pun menggalang usulan interpelasi terhadap pemerintah. Fadli bahkan mengklaim sudah ada lebih dari 200 anggota DPR yang melakukan tanda tangan setuju supaya parlemen mengajukan interpelasi terkait kenaikan harga BBM. [Baca: Fadli Zon: Pemerintah Tak Perlu Paranoid Diinterpelasi]

Selain itu, Fadli juga menyebutkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang telah mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi M Romahurmuzy serta pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno yang meminta Kapolri Jenderal Pol Sutarman melarang Musyawarah Nasional Partai Golkar.

"Surat Menkumham sudah menghancurkan PPP. Selain itu, pernyataan Menko juga bentuk intervensi pemerintah yang sangat terbuka," ucap Fadli.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, DPR tidak akan gaduh apabila pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan.

"Tidak ada lagi dua racing karena itu selesai saat pilpres dan finalmya MK. Maka, sebaiknya pemerintah hati-hati dan tahu tujuannya ke mana," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com