Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: KMP Terlalu Banyak Dapat Amunisi untuk Mengkritik Pemerintah

Kompas.com - 29/11/2014, 10:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai, kegaduhan yang diciptakan DPR saat ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintah dianggap menabrak banyak aturan perundang-undangan sehingga Koalisi Merah Putih (KMP) pun memiliki terlalu banyak amunisi untuk mengkritik pemerintah.

"Saya bingung, saya bilang ke Mas Pramono Anung, kami ini dikasih terlalu banyak amunisi. Jangan sampai orang-orang lama-lama tidak ada kepercayaan atau harapan tinggi terhadap pemerintah sekarang," kata Fadli dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (29/11/2014).

Fadli mencontohkan, belum ada sebulan, pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan kontroversial, misalnya, menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Fadli mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia tengah jatuh.

Atas dasar itu, KMP pun menggalang usulan interpelasi terhadap pemerintah. Fadli bahkan mengklaim sudah ada lebih dari 200 anggota DPR yang melakukan tanda tangan setuju supaya parlemen mengajukan interpelasi terkait kenaikan harga BBM. [Baca: Fadli Zon: Pemerintah Tak Perlu Paranoid Diinterpelasi]

Selain itu, Fadli juga menyebutkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang telah mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi M Romahurmuzy serta pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno yang meminta Kapolri Jenderal Pol Sutarman melarang Musyawarah Nasional Partai Golkar.

"Surat Menkumham sudah menghancurkan PPP. Selain itu, pernyataan Menko juga bentuk intervensi pemerintah yang sangat terbuka," ucap Fadli.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, DPR tidak akan gaduh apabila pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan.

"Tidak ada lagi dua racing karena itu selesai saat pilpres dan finalmya MK. Maka, sebaiknya pemerintah hati-hati dan tahu tujuannya ke mana," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com