Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Dituduh Angkuh di Malaysia, Menteri Kabinet Kerja Dukung Ketegasan Jokowi

Kompas.com - 28/11/2014, 20:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri-menteri Kabinet Kerja menyesali ada opini di media Malaysia yang menyebut Presiden Joko Widodo angkuh karena menerapkan kebijakan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Para menteri beranggapan Jokowi sedang menjaga kedaulatan bangsa sehingga tak layak disebut angkuh.

"Itu kan menyangkut kedaulatan, harga diri, dan kehormatan negara untuk mengamankan wilayah, mempertahankan sumber daya alamnya," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).

Tjahjo menjelaskan, selama ini banyak kapal asing yang melintasi perairan Indonesia dan mencuri ikan secara ilegal. Ia bahkan menuding banyak dari kapal-kapal itu berbendera Malaysia.

"Kalau sampai ada negara sahabat yang mengomentari itu (Jokowi angkuh), dia harusnya bercermin. Toh kapal-kapal dia banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, mencuri ikan-ikan kita," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhi Purdijatno menyampaikan pendapat yang senada. Ia merasa Presiden Jokowi berhak mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan kedaulatan RI. Menurut Tedjo, Jokowi sudah seharusnya mengambil sikap tegas pada kapal asing yang melintasi perairan Indonesia secara ilegal dan mencuri ikan. Ia mendukung kebijakan tersebut karena memiliki dasar hukum yang kuat.

"Presiden Jokowi bukan angkuh, tapi tegas. Mereka juga mengobok-obok kekayaan laut kita, kita harus tegas. Ini negara kita, jangan diatur orang asing," ucap Tedjo.

Warga Malaysia yang bekerja di salah satu media Malaysia menuliskan opininya untuk menyikapi kebijakan Presiden Jokowi yang akan menenggelamkan kapal asing yang melintasi perairan Indonesia tanpa izin dan mencuri ikan. Tulisan tersebut murni opini penulis dan bukan sikap resmi media tempatnya bekerja.

"Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara. Ini seolah-olah memperlihatkan Jokowi memilih pendekatan konfrontasi, bertentangan dengan gambaran yang diberikan sebelum ini. Tetapi, tidak dinafikan sebahagian besar rakyat Indonesia berbudaya dan tata susila tinggi," demikian laporan yang berjudul "MAAF CAKAP, INILAH JOKOWI" yang diunggah Utusan Online.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com