UNGARAN, KOMPAS.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengirimkan pesan ke Dirut PT Kantor Pos Pusat terkait pembayaran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Dalam pesan itu, Mensos menginstruksikan percepatan pembayaran PSKS.
Hal itu diungkap Kepala Kantor Pos Ungaran, Nurcahya Budi Hartana, Jumat (28/11/2014) siang. Menurut Budi, PT Kantor Pos Ungaran yang membawahi beberapa cabang sekabupaten Semarang akan menambah jumlah petugas termasuk armada.
"Kami sudah dipanggil ke regional untuk melakukan pembayaran secara sepat, maksimal 10 Desember 2014 PSKS sudah terbayar semua. Jadwal semula satu daerah selesai dua hari akan dipadatkan menjadi sehari," kata Budi.
Budi pun menanggapi data penerima manfaat PSKS yang banyak dikeluhkan sejumlah kepala desa yang dinilai salah sasaran. Menurutnya, PT Pos hanya sebatas menjadi juru bayar dan tidak mengetahui mengenai administrasi. Seluruh data yang ada di PT Pos, menurutnya, sudah satu paket dikirim oleh pusat.
"Data dari BPS pusat dan Kemensos, kami sebatas membayarkan saja. Artinya yang punya gawe Kemensos kemudian menggandeng Kantor Pos," kata Budi.
Sebelumnya dikabarkan, sejumlah kepala desa di Kabupaten Semarang mendesak pemerintah segera memperbaiki data penerima manfaat dari Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Sebab, akibat ketidakcermatan pendataan, banyak warga miskin yang tidak mendapatkan dana kompensasi BBM tersebut. (baca: Dimarahi Warga yang Tak Dapat Bantuan, Kepala Desa Curhat)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.