Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/11/2014, 12:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo mencopot jabatan Pangdam I/Bukit Barisan Mayor Jenderal Winston Simanjuntak dan Dandim 0316 Batam Letkol Inf Josep Tarada Sidabutar. Keduanya dicopot karena bentrok antara TNI dan Polri di Mako Brimob Kepulauan Riau beberapa waktu lalu hingga menewaskan seorang personel TNI.

"Di posisi tentara sudah ada. Komda I, panglimanya sudah diganti. Dandim juga diganti," ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu seusai pertemuan Panglima Kodam di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).

Ryamizard mengatakan bahwa pemecatan itu sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Presiden ingin agar kasus Batam tidak terulang lagi.

"Beliau tegaskan, kalau harus pindah, ya dipindahkan. Kalau harus dihukum, ya dihukum. Harus dipecat, ya dipecat. Itu tegas tadi Pak Presiden," imbuh Ryamizard.

Agar kasus serupa tidak terulang, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu menekankan pentingnya kedekatan komandan dan prajuritnya. Dia mengaku memiliki pengalaman yang mirip dengan kasus di Batam saat ia masih bertugas di Sumatera Utara dan memecat 20 anggotanya. Untuk memecat para anggota, kata Ryamizard, komandan harus bisa menjelaskan bahwa tindakan anak buahnya salah dan harus ada konsekuensi hukum yang wajib diterima.

"Saya bilang, 'Hei prajurit, saya pemimpin kamu, pemimpin harus cinta dan sayang pada anak buah. Kalau saya tidak sayang kamu, saya bukan pemipmin. Tapi besok ada 20 orang di antara kalian akan dipecat. Bukan saya yang pecat, melainkan hukum yang berkata begini. Saya harus terima, dan kamu harus terima.' Selesai sudah," ujar Ryamizard.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kembali perlunya sinergi antara TNI dan Polri. Secara khusus, Jokowi menegaskan bahwa bentrok di TNI dan Polri tidak boleh terulang. Jokowi menyampaikan hal tersebut seusai pertemuan dengan panglima daerah seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jumat.

"Saya tadi juga sampaikan, friksi seperti yang ada di Batam jangan sampai terjadi lagi. Kita harus tegas, sesuatu yang memang sulit untuk diluruskan," kata Jokowi.

Dia meminta kedua institusi secepatnya menemukan solusi. Menurut Jokowi, persoalan TNI dan Polri tidak akan terjadi apabila komandan dan prajurit di kedua lembaga itu sudah sering bertemu.

"Tak hanya komandan-komandannya, tetapi juga prajurit, anak buah, harus saling ketemu sehingga kita semua merasa satu sehingga rukun, sehingga tidak ada lagi bentrokan, damai semuanya," kata Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com