DPR Bisa Saja Tidak Memilih Dua Calon Pimpinan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat bisa saja tidak memilih satu pun dari dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi III DPR, Abu Bakar Al Habsyi, mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi dengan alasan efisiensi anggaran.

"Sangat mungkin itu terjadi (tidak memilih kedua calon). Itu juga yang sedang dipikirkan kawan-kawan," ujar Abu Bakar saat ditemui di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Menurut Abu Bakar, masih ada perdebatan dalam seleksi calon pimpinan KPK oleh DPR. Ada beberapa pilihan yang tengah dibahas. Salah satunya adalah anggota DPR tetap memilih salah satu calon, tetapi pelantikan dilaksanakan pada akhir 2015 berbarengan dengan berakhirnya masa jabatan empat pimpinan KPK lain.

Solusi lain yang sedang dikaji oleh anggota Komisi III DPR adalah menunda seleksi dengan alasan efisiensi anggaran. Namun, kata Abu Bakar, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengamanatkan pimpinan KPK berjumlah 5 orang.

Dalam isi keputusan yang diperoleh melalui rapat pleno Komisi III, Kamis siang, proses seleksi calon pimpinan KPK akan tetap dilanjutkan. Komisi III akan bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM, pimpinan KPK, dan Sekretaris Pansel KPK. DPR juga akan melakukan uji kelayakan terhadap dua calon pimpinan KPK.

Secara terpisah, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Keadilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, berapa pun jumlah pimpinan KPK, hal itu harus berdasar pada undang-undang dan konstitusi yang berlaku. Menanggapi mekanisme pemilihan calon pimpinan KPK di DPR yang tanpa dihadiri semua fraksi, Emerson mengatakan bahwa semua pihak terkait harus dilibatkan dalam pemilihan. Jika tidak, maka hal itu dapat menimbulkan preseden buruk terhadap keputusan DPR.

"Kalau cuma diputuskan dari pihak KMP (Koalisi Merah Putih), nanti orang beranggapan kalau pimpinan KPK itu dari versi KMP. Ini berpotensi menimbulkan preseden buruk buat DPR," kata Emerson.