Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bara JP: Siapa yang Coba Lengserkan Jokowi Akan Berhadapan dengan Rakyat

Kompas.com - 28/11/2014, 11:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) Sihol Manulang mengingatkan kelompok politik yang ditengarai hendak melengserkan Joko Widodo.

"Siapa yang coba-coba lengserkan Jokowi akan berhadapan dengan rakyat," ujar Sihol melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (28/11/2014).

Pernyataan itu terkait rencana pengajuan hak interpelasi dari DPR RI kepada pemerintah terkait kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sihol menengarai, pengajuan hak interpelasi itu sarat dengan nuansa usaha untuk melengserkan Jokowi sebagai presiden. Menurut Sihol, manuver politik tersebut masih bernuansa dendam pasca-Pemilu Presiden 2014.

"Pihak-pihak yang berpikiran melengserkan Jokowi hendaknya berkaca. Jangan mereka ini berpikir seakan-akan bisa mengatur pola pikir rakyat untuk melawan Jokowi," ujar Sihol.

Sihol menegaskan, pemerintahan Jokowi tidak seperti pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, elite pemerintahan pada masa lalu tidak memiliki hubungan langsung dengan rakyat. Hal ini berbeda dari pemerintahan sekarang ketika rakyat dan elite pemerintahannya terus berkomunikasi.

"Mendingan mereka-mereka yang berniat melengserkan Jokowi itu bertobat demi meraih simpati masyarakat lagi supaya pada 2019 bisa dipilih masuk Senayan lagi," ujar dia.

Rencana pengajuan hak interpelasi semakin nyata setelah ratusan anggota DPR memberikan tanda tangan persetujuan pengajuan hak tersebut. Anggota Fraksi Partai Golkar yang menjadi salah satu inisiator hak interpelasi, Misbakhun, mengatakan bahwa penggalangan dukungan itu telah dimulai sejak Senin (24/11/2014). Ia mengklaim, dukungan yang mengalir sangat deras dan sudah lebih dari 200 anggota DPR dari lima fraksi yang menandatangani dukungan untuk menggunakan hak interpelasi tersebut.

Misbakhun menuturkan, lima fraksi yang anggotanya mendukung interpelasi itu adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Fraksi PPP. Salinan dukungan penggunaan hak interpelasi akan diserahkan kepada pimpinan DPR sebelum masa reses pada 5 Desember 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com