Dewan Pertimbangan Partai Golkar Tak Akui Keberadaan Presidium Penyelamat Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pertimbangan Partai Golkar tidak mengakui keberadaan kelompok yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Golkar. Dewan Pertimbangan menganggap kelompok tersebut bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Pembentukan kelompok tersebut nyata-nyata bertentangan dengan AD/ART dan tradisi Partai Golkar," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung, dalam konferensi pers, di rumahnya di Jalan Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/11/2014) malam.

Akbar mengatakan, selama ini partai berlambang pohon beringin tersebut selalu mengedepankan prinsip konstitusionalitas. Selain itu, partai Golkar juga selalu menjunjung tinggi semangat untuk musyawarah mufakat. Akbar meminta agar semua pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan langkah-langkah dan tindakan yang semakin menjauhkan terwujudnya soliditas dan keutuhan partai.

Sebelumnya, adanya kubu yang membentuk panitia munas dan yang terdiri dari Presidium Penyelamat Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menjelaskan, pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar diambil berdasarkan derasnya aspirasi yang mengalir di rapat pleno Partai Golkar. Salah satu tugas Presidium Penyelamat Partai Golkar adalah menyelenggarakan Munas IX.

"Saya simpulkan, dibentuk dan ditetapkan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang apabila dipercaya akan saya pimpin langsung," kata Agung.

Semua peserta rapat pleno kemudian serempak mengatakan "setuju" dan Agung langsung mengetuk palu. Selanjutnya, Agung juga meminta diberikan kewenangan untuk menunjuk anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar.