Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuduhan Politik Uang Ramaikan "Drama" Munas Partai Golkar

Kompas.com - 27/11/2014, 23:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas MKGR yang juga anggota tim penyelamat Partai Golkar Zainal Bintang mengungkap praktik politik uang menjelang Musyawarah Nasional IX Partai Golkar. Politik uang itu sekaligus upaya untuk membeli suara para pemegang suara di Munas Golkar, terutama DPD tingkat I dan DPD tingkat II.

Zainal mengaku mendapat laporan kubu Aburizal Bakrie berkeliling mencari dukungan ke daerah dengan imbalan uang muka Rp 250 juta untuk DPD I dan Rp 25 juta untuk DPD II. Menurut Zainal, uang diberikan untuk memenangkan Aburizal dalam pemilihan ketua umum di Bali pada 30 November mendatang. Tidak hanya itu, bahkan Zainal mengungkap Aburizal sudah melakukan politik uanh sejak Munas VIII di Pekanbaru, Riau pada 2009.

"Waktu (sebelum Munas,-red) itu ada Rp 400 juta untuk satu DPD Tingkat I dan Rp 200 juta untuk DPD Tingkat II. Tapi, pas Munas uangnya tidak banyak (yang dikeluarkan). Karena waktu suaranya Bosnya Metro (Surya Paloh, -red) dicolong 30 suara, masing-masing dapat Rp 1 M. Waktu itu, panitianya bilang, ayo di sebelah kiri Anda semua ada snack. Itu cuma alasan supaya uangnya diambil. Setelah diambil, dibuka di toilet Rp 1 M, uangnya Dollar semua," beber Zainal di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Bantahan Nurdin Halid

Tapi tuduhan Zainal itu kemudian dibantah politisi Partai Golkar yang selama ini dikenal sebagai pendukung Aburizal, Nurdin Halid. Bahkan Nurdin menuduh kubu tempat Zainal bernaung yang melakukan politik uang.

"Mungkin yang melakukan itu adalah kubunya dia. Di kami tidak ada itu, nggak ada itu. Kan dia tuduh ke kami, yang melakukan itu justru kubunya dia," kata Nurdin saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (27/11/2014) malam.

Meski demikian, Nurdin mengakui kubu Aburizal memberikan sejumlah uang kepada para pengurus DPD sebagai uang transportasi. Dan hal itu menurutnya bukan sebagai hal yang luar biasa.

"Enggak ada uang sebanyak itu. Yang ada uang transport. Itu biasa saja. Agung (Laksono) kalau ke daerah saja kasih uang. Kalau diundang ke Jakarta dia juga kasih uang transport, kasih uang saku," ujarnya.

Nurdin pun menegaskan, omongan Zainal Bintang tidak perlu didengarkan. Sebab, Zainal bukan siapa-siapa di Partai Golkar. "Zainal Bintang itu bukan siapa-siapa di Partai Golkar. Dia tidak punya kontribusi apa-apa untuk partai. Yang perlu didengarkan itu mereka-mereka yang punya 'keringat' untuk partai. Dia itu Tong kosong nyaring bunyinya," ujarnya.

Tidak hanya Aburizal

Tapi ternyata Zainal mengatakan kalau politik uang tidak hanya dilakukan kubu Aburizal Bakrie. Menurut Zainal, calon ketua umum yang lain juga melakukan cara yang sama.

Zainal memaparkan, selain Ical, calon ketua umum yang kuat pendanaannya adalah lima dari tujuh calon ketua umum yang beredar di media massa. Kelima nama itu adalah MS Hidayat, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Airlangga Hartanto dan Agus Gumiwang Kartasasmita. "Yang dua lainnya sih kaum duafa," ujarnya.

Lalu berapa duit yang diberikan?

"(Kubu Ical,-red) laporan yang aku dengar sekitar Rp 250 jutaan untuk DPD I, kalau DPD II Rp 25 jutaan. Priyo juga sudah ngasih Rp25 juta, Airlangga juga, Agung, semua sudah kasih duit ke DPD II," kata Zainal.

Menurut Zainal, biasanya jumlah uang dari para calon ketua umum ke DPD I dan II akan bertambah hingga lima kali lipat pada saat pemilihan ketua umum berlangsung di Munas.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com