Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperintah Jokowi Hindari Urusan Politik, Nusron “Gatal” Komentari Ical

Kompas.com - 27/11/2014, 19:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Nusron Wahid, politisi Partai Golkar yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), kini harus membatasi diri menyinggung masalah politik. Presiden Joko Widodo rupanya berpesan kepada Nusron untuk mulai meninggalkan urusan politik dan fokus bekerja sebagai birokrat.

Pesennya, saya sudah enggak boleh lagi cawe-cawe politik. Saya harus ngurus negara,” ujar Nusron seusai pelantikan di Istana Negara, Kamis (27/11/2014).

Nusron pun mengaku sudah mengirimkan surat kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa dirinya resmi mengundurkan diri mulai hari ini.

Meski sudah harus mulai membatasi diri membicarakan urusan politik, Nusron yang sempat berseberangan dengan kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie itu rupanya masih belum bisa benar-benar lepas dari posisinya sebagai politisi. Dia pun langsung menjawab wartawan saat ditanyakan apakah dengan bergabung ke pemerintahan, Nusron akan membawa Golkar mendekat ke pemerintahan.

“Itu semua tergantung siapa ketua umum hasil munas nanti. Kalau Ical? Yassalam,” ujar Ketua Umum GP Anshor itu.

Nusron akhirnya gatal juga bersuara soal konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin hingga dia meminta agar Golkar tidak dipimpin oleh hegemoni kelompok tertentu. Sebab, partai politik adalah ranah publik sehingga semua konflik harus diselesaikan bersama-sama.

“Tidak boleh individu per individu. Sebagai alumni DPR, saya imbau agar semua mulai meredakan diri,” kata Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com