Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/11/2014, 12:17 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin meminta agar para petinggi Partai Golkar yang kini berseberangan dapat segera sadar. Menurut dia, ada pihak yang sengaja memainkan politik adu domba di tubuh Golkar.

"Semoga senior yang ada di sana terketuk hatinya bahwa kita sedang diadu domba. Ada politic divide et impera yang sedang dimainkan," kata Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Nurul melihat, konflik yang terjadi di internal Golkar merupakan hal yang lumrah. Tak hanya Golkar, partai lain pun terkadang mengalami hal yang serupa. Dinamika seperti itu terkadang perlu diciptakan agar kader partai semakin solid.

"Dalam ilmu politik, terkadang konflik juga harus diciptakan untuk mengonsolidasi partai," katanya.

Dengan demikian, Nurul tidak khawatir dengan konflik saat ini. Menurut dia, konflik itu justru membuat internal Golkar semakin solid.

"Jadi, intervensi, pemberontakan, yang tumbuh di Golkar ini justru menumbuhkan kebersamaan yang kuat," kata Nurul.

Nurul mengatakan, salah satu bentuk kebersamaan itu diperlihatkan oleh pimpinan DPD I Partai Golkar, Rabu (26/11/2014) kemarin. Mereka secara tegas meminta agar DPP Golkar tetap menyelenggarakan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014. Agenda Munas tersebut sesuai dengan hasil keputusan Rapimnas VII Golkar di Yogyakarta.

"Secara aklamasi, mereka (DPD I) menunjukkan keberpihakannya kepada DPP. Semangat yang sama itu juga tumbuh di DPD II," ujarnya.

Perebutan kursi ketua umum membuat Partai Golkar terpecah. Bentrokan fisik sempat terjadi di Kantor DPP Partai Golkar saat rapat pleno membahas Musyawarah Nasional IX Golkar. (Baca: DPP Golkar Sudah Sebar Undangan Munas di Bali)

Presidium Penyelamat Partai Golkar pun dibentuk dengan dipimpin Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Presidium tersebut berencana menggelar Munas IX secara terpisah paling lambat Januari 2015 di Jakarta.

Hingga saat ini, kepolisian belum mengeluarkan izin untuk Munas di Bali. (Baca: Golkar Akan Gelar Munas, Kapolri Sebut Keamanan di Bali Tidak Boleh Terganggu)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com