Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/11/2014, 10:45 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, partainya tidak khawatir jika Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) setelah pergantian ketua umum.

"Pak Prabowo selalu atensi kepada semua partai, ke PDI-P, ke PPP, dan Partai Hanura, berapa kali ketemu Pak Wiranto. Gerindra tidak khawatir soal itu," ujar Hashim saat ditemui di depan ruang Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie di tengah konflik internal Partai Golkar. Pertemuan itu digelar di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa malam.

Hashim membantah pertemuan tersebut sebagai langkah intervensi Prabowo untuk mendukung kubu Aburizal menjelang Musyawarah Nasional IX Golkar. Ia menganggap pertemuan Aburizal dan Prabowo sebagai hal biasa.

"Begini, Pak Prabowo dengan Aburizal sering sekali ketemu, apalagi ngobrol soal KMP. Tidak ada intervensi apa pun terkait Golkar," kata Hashim.

Dalam kesempatan itu, ia mengkritik sikap pemerintah yang tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas Golkar di Bali pada akhir November mendatang. Menurut Hasim, hal itu merupakan cara-cara yang biasa dilakukan pada masa Orde Baru.

"Katanya reformasi. Kalau ini, cara-cara Orde Baru yang digunakan. Kalian masih ingat tidak, PDI juga pernah buat acara di Bali dan di kota-kota lain," kata Hashim.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno sebelumnya tidak mempermasalahkan jika Partai Golkar menggelar Munas IX di Bali. Namun, waktu pelaksanaannya sebaiknya bukan pada akhir November mendatang, melainkan pada Januari 2015.

Tedjo beralasan, pada Januari 2015, musim wisatawan ke Bali sudah berakhir sehingga Munas Golkar tidak mengganggu kegiatan wisata. (Baca: Menko Polhukam: Silakan Munas Golkar di Bali, tetapi Jangan Desember)

Ia menilai, Munas Golkar yang berpotensi ricuh tersebut bisa mengganggu aktivitas wisata di Bali jika digelar pada 30 November-3 Desember atau bersamaan dengan musim liburan. (Baca: DPP Golkar Sudah Sebar Undangan Munas di Bali)

"Kalau dia nunggu Januari setelah wisatawan kembali, silakan. Mau adakan di Bali, silakan, asal waktunya tidak Desember. Kalau di tempat yang berbeda, silakan," kata Tedjo di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com