Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Larangan Menteri Hadiri Rapat DPR Berlaku hingga Revisi UU MD3 Selesai

Kompas.com - 27/11/2014, 08:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membenarkan adanya surat edaran Seskab yang meminta para menteri tak menghadiri rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Larangan itu dikeluarkan karena melihat tak kondusifnya suasana parlemen setelah perseteruan dua kubu, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

Menurut Andi, surat itu akan tetap berlaku sampai revisi Undang-undang MD3 selesai dibahas DPR.

"Kalau tidak ada arahan baru dari Presiden, maka yang kami sebut konsolidasi badannya tuntas adalah setelah proses untuk amandemen UU MD3 itu tuntas," kata Andi, di Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Andi mengungkapkan, surat edaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 November. Saat itu, kondisi DPR terbelah sehingga pemerintah mengajukan tiga syarat agar DPR bisa melakukan konsolidasi internal terlebih dulu.

Syarat pertama, Pimpinan DPR harus solid, tidak ada lagi istilah DPR tandingan. Hal ini, sebut Andi, sudah mulai terlihat. Kedua, pemerintah menghendaki pengisian posisi-posisi alat kelengkapan di DPR terdiri dari 10 fraksi melalui mekanisme yang disepakati.

"Pengisian itu sekarang sudah lengkap termasuk seluruh fraksi termasuk dari KIH memasukkan nama-namanya. Tinggal ditunggu nama-nama itu disebar ke alat kelengkapan DPR," kata Andi.

Syarat ketiga, adanya revisi UU MD3. Menurut Andi, saat ini DPR sudah mulai melaksanakan rapat paripurna membahas UU MD3. Oleh karena itu, kata dia, Presiden Jokowi secara khusus memberikan izin kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk bertemu DPR dan hanya untuk membahas revisi UU MD3.

Sebagaimana keinginan Koalisi Indonesia Hebat yang meminta penghapusan kewenangan seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi, Andi menyatakan pemerintah menginginkan hal serupa. Menurut dia, Jokowi selama ini selalu berkomunikasi dengan pimpinan partai politik dalam mencermati dinamika hubungan DPR dan pemerintah.

"Kalau semua proses ini selesai, yaitu pengesahan UU MD3 hasil amandemen, baru dipandang proses konsolidasi kelembagaan selesai, dan interaksi antara pemerintah dan DPR berlangsung normal lagi. Targetnya tanggal 5 Desember tuntas," kata Andi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com