Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentuk Kepengurusan Baru di Golkar, Presidium Penyelamat Minta Pengesahan Menkumham

Kompas.com - 26/11/2014, 18:11 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan bahwa presidium penyelamat Partai Golkar telah menyurati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi presidium. Surat tersebut, menurut Yorrys, telah ditandatangani oleh Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono.

"Tim berjumlah delapan orang, tapi saya tidak tahu nama-namanya, sudah menyurati untuk mendapatkan status hukum yang jelas ke Menkumham. Mudah-mudahan Menkumham bisa menjelaskan keputusan itu," ucap Yorrys Raweyai, di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2014).

Yorrys mengatakan, surat balasan dari Kemenkumham akan segera keluar dalam waktu satu atau dua hari ke depan. Jika surat keputusan tersebut sudah keluar, presidium penyelamat akan bisa segera bekerja dan menguasai DPP partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Dan mulai melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka penyelenggaraan munas secara konstitusi," ujar Yorrys.

Yorrys berharap Kemenkumham mau mengeluarkan surat keputusan untuk menyatakan bahwa tim penyelamat Partai Golkar sebagai pengurus yang sah. Yorrys tidak mau menduga-duga jika nantinya Kemenhuk dan HAM tidak mengeluarkan surat tersebut. "Janganlah kita mendahului kehendak Tuhan," kata Yorrys.

Sementara menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad, AD/ART Partai Golkar tidak mengenal istilah presidium penyelamat Partai Golkar. Dengan demikian, menurut Fadel, apa pun keputusan dari kelompok tersebut tidak akan memengaruhi penyelenggaraan Munas Golkar.

Fadel juga mengatakan, kemungkinan ada dua pandangan yang akan diberikan oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Pertama, akan ada sanksi pemberhentian kepada orang-orang yang dianggap "bandel" tersebut.

"Yang kedua, ya biar saja, namanya ini kan menyiapkan diri untuk munas di Bali. Ini merupakan dinamika demokrasi di Partai Golkar," ucap Fadel. (Baca juga: Kata Fadel, Para Penolak Munas Golkar di Bali Bisa Dipecat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com