JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno terlalu ikut campur persoalan internal Partai Golkar. Ia pun menyarankan agar Tedjo menyelesaikan konflik yang terjadi antara TNI-Polri daripada mengurusi Musyawarah Nasional IX Partai Golkar.
"Masih banyak masalah polhukam yang lain, misalnya bentrok TNI-Polri. Itu saja tidak becus, malah mau mengurus soal tempat dan waktu (pelaksanaan Munas Golkar)," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Rabu (26/11/2014).
Menurut dia, pernyataan yang dilontarkan Tedjo merupakan suatu bentuk intervensi kepada partai politik. Jika ini terus dibiarkan, hal itu dapat mengganggu kepentingan nasional. Sebab, banyak persoalan lain yang seharusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan Kemenko Polhukam.
Fadli menduga, ada skenario tertentu yang ingin dibawa Tedjo dalam memberikan saran kepada Polri untuk tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas IX. Terlebih lagi, Tedjo merupakan kader Partai Nasdem yang menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Hebat.
Namun, Menko Polhukam membantah telah melarang penyelenggaraan Munas Golkar di Bali. Ia mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Polri agar melarang Golkar menggelar Munas di Pulau Dewata tersebut.
Pemerintah, menurut Tedjo, khawatir Munas Golkar di Bali akan diwarnai bentrokan fisik, seperti yang terjadi saat pleno persiapan Munas di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (26/11/2014) sore kemarin. Terlebih lagi, ribuan orang diperkirakan datang menghadiri Munas tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.