Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Saya Hanya Mengingatkan, Kok Dianggap Bersalah?

Kompas.com - 26/11/2014, 17:06 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menolak disebut mengintervensi penyelenggaraan Munas Partai Golkar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali. Tedjo merasa hanya mengingatkan agar Golkar tidak menggelar Munas di Bali pada musim wisatawan berkunjung, November-Desember. Terlebih lagi, menurut Tedjo, saat ini tengah terjadi konflik di internal Golkar.

"Hal inilah yang saya ingatkan kepada mereka itu untuk berhati-hati dalam melaksanakan Munas di Bali. Kalau pun toh dilaksanakan di tempat lain, yang sepi, yang tidak ada orang, silakan saja, saya enggak ada masalah. Siapa yang bertanggung jawab nanti kalau saya tidak mengingatkan sebagai Menko Polhukam, ya salah juga. Tapi, kalau saya mengingatkan kok dianggap bersalah?" kata Tedjo di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Tedjo juga mengaku tidak bermaksud untuk melarang penyelenggaraan Munas Golkar di Bali. Ia mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Polri agar melarang Golkar menggelar Munas di Pulau Dewata tersebut.

"Di mana saya mengatakan saya melarang? Saya hanya mengingatkan, mengimbau, dan menyarankan. Itu adalah tugas saya dalam rangka untuk kepentingan nasional yang lebih besar daripada kepentingan kelompok-kelompok tertentu," sambung dia.

Politikus Partai Nasdem ini khawatir Munas Golkar di Bali akan diwarnai bentrokan fisik, seperti yang terjadi saat pleno persiapan Munas di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/11/2014) sore kemarin. Terlebih lagi, ribuan orang diperkirakan datang menghadiri Munas tersebut.

"Dengan dimajukannya ini 30 November, tadinya kan 15 Januari, ini ada dua kubu nih yang tidak setuju. Mungkin saja mereka akan datang ke sana sehingga terjadi keresahan-keresahan seperti itu. Itu prediksi-prediksi saya. Itu perlu diungkapkan, kalau kita diam saja, terjadi sesuatu, saya tidak mengingatkan, itu juga tidak benar," tutur Tedjo.

Menurut Tedjo, ia akan melakukan hal yang sama jika ada partai lain yang berniat menggelar hajatan besar di Bali pada akhir tahun.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pernyataan Tedjo mengenai Munas Golkar berlebihan dan terlalu jauh mencampuri urusan internal partai politik.

Tedjo sebelumnya meminta aparat kepolisian untuk tidak memberikan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014. Menurut Tedjo, pemerintah lebih memilih untuk menjaga nama baik Indonesia, mengingat Bali merupakan tujuan pariwisata utama bagi turis asing. Kisruh di Partai Golkar, menurut Tedjo, dikhawatirkan akan berdampak terhadap pariwisata di Bali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com