"Interpelasi Berpotensi Ganggu Konsolidasi di DPR"

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Arief Wibowo, menyayangkan digalangnya dukungan penggunaan hak interpelasi untuk Presiden Joko Widodo oleh anggota DPR. Menurut Arief, anggota DPR belum perlu menggunakan hak tersebut jika hanya ingin meminta penjelasan mengenai alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Arief menjelaskan, dia sudah menyarankan kepada beberapa anggota DPR untuk menanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM di tingkat komisi dalam rapat kerja bersama menteri terkait. Dia menganggap hal itu lebih bijak, apalagi pada saat masih adanya dualisme di parlemen.

"Kita sudah sarankan baik-baik, gunakan saja hak bertanya dalam rapat kerja bersama menteri, bukan interpelasi," kata Arief, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Dia melanjutkan, penggunaan hak interpelasi berpotensi mengganggu penyelesaian dualisme di DPR. Bahkan, lebih jauh, dia khawatir penggunaan hak tersebut akan membawa konsekuensi pada digunakan hak DPR lainnya, seperti hak menyatakan pendapat dan hak angket.

"DPR sedang proses konsolidasi, masa mau dibuat gaduh lagi, bertengkar lagi. Biarkan masyarakat yang menilai," ujarnya.

Politisi Partai Golkar yang menjadi salah satu inisiator penggunaan hak interpelasi, Misbakhun, mengatakan bahwa saat ini telah terkumpul 202 dukungan dari anggota DPR untuk mengajukan hak interpelasi. Dukungan penggunaan hak interpelasi akan disampaikan kepada pimpinan DPR sebelum 5 Desember 2014.

Hak interpelasi adalah hak anggota DPR dan syarat minimalnya hanya perlu didukung 25 anggota DPR yang berasal lebih dari satu fraksi.