Agung Laksono Tak Akan Akui Ketua Umum yang Terpilih di Munas Bali

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, dia tidak akan mengakui siapa pun yang terpilih sebagai ketua umum versi Musyawarah Nasional IX di Bali pada 30 November 2014. Menurut dia, munas yang sah adalah pada tahun 2015.

"Kami hanya mengetahui bahwa munas diselenggarakan pada 2015. Itu sesuai dengan ketentuan yang ada," ujar Agung, di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2014).

Agung mengatakan, pelaksanaan munas pada Januari 2015 merupakan amanat dari konstitusi partai. Dibentuknya presidium penyelamat Partai Golkar juga sebagai langkah untuk mengantar terselenggaranya munas tersebut sesuai konstitusi.

"Jadi itu saja, kami juga tentu tidak macam-macam, tapi utamanya bagaimana munas terselenggara dengan baik," ucap Agung.

Agung juga menambahkan bahwa para calon ketua umum yang lain, jika mereka mengikuti aturan partai, maka tidak akan menghadiri munas yang diadakan di Bali. "Kami hadir pada suatu perhelatan yang legal," kata Agung.

Meski mendapat penolakan, DPP Partai Golkar tetap berkeras mengadakan munas di Bali. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan sudah mengirimkan surat kepada semua DPD Partai Golkar untuk hadir dalam Munas IX Golkar pada 30 November 2014 di Bali.

"Kami sudah kirimkan surat ke seluruh DPD untuk hadir di munas 30 November 2014," kata Idrus Marham di Jakarta, Rabu (26/11/2014), seperti dikutip Antara.