Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Fadel, Para Penolak Munas Golkar di Bali Bisa Dipecat

Kompas.com - 26/11/2014, 15:46 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan, Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golongan Karya akan tetap dilaksanakan di Bali pada 30 November 2014-3 Desember 2014. Menurut dia, dibentuknya Presidium Penyelamat Partai Golkar tidak akan memengaruhi pelaksanaan Munas.

"Insya Allah tanggal 30-3 akan dilaksanakan Munas di Bali," ujar Fadel, di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2014).

Menurut Fadel, dalam AD/ART Partai Golkar, tidak dikenal istilah Presidium Penyelamat Partai Golkar sehingga apa pun keputusan dari kelompok tersebut tidak akan memengaruhi penyelenggaraan Munas Golkar.

"Istilah itu ada hanya dibuat saat kemarin saja," ucap Fadel.

Terkait adanya Presidium tersebut, Fadel mengatakan, kemungkinan ada dua pandangan yang akan diberikan oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Pertama, akan ada sanksi pemberhentian kepada orang-orang yang dianggap "bandel" tersebut.

"Yang kedua, ya biar saja, namanya ini kan menyiapkan diri untuk Munas di Bali. Ini merupakan dinamika demokrasi di Partai Golkar," ucap Fadel.

Perebutan kursi ketua umum membuat Partai Golkar terpecah. Bentrokan fisik terjadi di Kantor DPP Partai Golkar saat rapat pleno membahas Musyawarah Nasional IX Golkar.

Presidium Penyelamat Partai Golkar pun dibentuk dengan dipimpin Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Presidium tersebut berencana menggelar Munas IX secara terpisah paling lambat Januari 2015 di Jakarta.

Adapun Presidium Penyelamat Partai Golkar beranggotakan Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, Laurens Siburian, Ibnu Munzir, Yorrys Raweyai, Agun Gunanjar Sudarsa, dan Zainal Bintang.

Namun, hingga saat ini kepolisian belum mengeluarkan izin untuk menggelar Munas di Bali. (Baca: Golkar Akan Gelar Munas, Kapolri Sebut Keamanan di Bali Tidak Boleh Terganggu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com