Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Terima Kasih Pak Menkumham, Pembantu Presiden yang Membangkang

Kompas.com - 26/11/2014, 12:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, menyebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laolly sebagai pembantu Presiden yang membangkang.

Hal itu disampaikan Benny saat mengetahui Yasonna hadir mewakili pemerintah dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014). Agenda rapat paripurna itu membahas revisi UU No 17/2014 tentang UU MD3.

"Terima kasih Pak Menkumham, pembantu Presiden yang membangkang," kata Benny saat melakukan interupsi pada awal rapat paripurna.

Benny lalu menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang melarang para menteri menghadiri rapat dengan DPR sampai proses perdamaian antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat selesai.

Benny ingin agar pimpinan DPR dalam rapat paripurna ini meminta Presiden Jokowi mencabut larangan tersebut.

"Kita tidak usah kasih tempo 1 x 24 jam. Tapi, kalau bisa dalam tempo yang tidak lama, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk mencabut," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Meski demikian, Benny mengapresiasi langkah fraksi yang tergabung dalam KIH yang telah menyerahkan semua nama anggota mereka untuk ditempatkan di dalam alat kelengkapan Dewan. Ia meminta agar pimpinan DPR segera mengesahkan sehingga DPR dapat segera bekerja.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebut tidak lagi melarang para jajaran menteri Kabinet Kerja datang ke DPR RI. (Baca: Presiden Kini Izinkan Menteri Rapat di DPR)

"Itu surat tanggal 4 November (meminta menteri tidak ke DPR), pada saat di DPR, itu baru ramai-ramainya antara koalisi dengan koalisi," kata Presiden di Bengkulu, Rabu.

Menurut Jokowi, pada tanggal tersebut, dia memang meminta para menteri untuk tidak menghadiri undangan rapat DPR. Saat itu, Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di DPR masih berkonflik.

"Kalau kita dipanggil ke sana, dan datang pasti juga keliru, siapa yang melarang, kita menunggu sampai yang di Dewan itu selesai," ujarnya.

Terhitung hari ini, menurut Presiden, permasalahan antarkubu koalisi yang terjadi di legislatif tersebut sudah selesai.

"Hari ini mungkin selesai, ya kalau dipanggil silakan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com