Muladi Menolak Jadi Ketua Penyelenggara Munas Tandingan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar Muladi menolak penunjukan dirinya sebagai Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional IX Partai Golkar oleh Wakil Ketua Partai Golkar Agung Laksono. Ia mengatakan, penolakan tersebut juga telah disampaikannya kepada Agung.

"Begitu keluar ruangan, saya kirim SMS ke Pak Agung Laksono. Saya minta maaf, tidak bersedia," ujar Muladi di Bakrie Tower, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Muladi mengatakan, ia tidak menunjukkan penolakan saat ditunjuk oleh Agung karena situasi saat itu tidak memungkinkannya untuk menolak. Padahal, ia mengaku sejak awal tidak menyetujui penunjukan dirinya sebagai Ketua Penyelenggara Munas IX karena posisinya sebagai Ketua Mahkamah Partai.

"Saya apresiatif terhadap penunjukannya. Tapi sebagai Ketua Mahkamah Partai, saya harus netral, independen," kata Muladi.

Lagi pula, kata Muladi, keputusan rapat pimpinan nasional yang menyatakan pelaksanaan munas pada 30 November mendatang sudah sah dan tidak cacat secara administrasi partai.

Sebelumnya, Agung Laksono membentuk presidium penyelamat Partai Golkar sebagai panitia pelaksana Munas XI Partai Golkar tandingan selambat-lambatnya Januari 2015. Ia mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan derasnya aspirasi yang mengalir di rapat pleno Partai Golkar.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini kemudian menunjuk Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, dan Zainal Bintang sebagai anggota.

Tak hanya itu, Agung juga menetapkan Muladi sebagai Ketua Penyelenggara Munas IX, Ibnu Munzir sebagai Steering Committee Munas IX, dan Djasri Marin sebagai panitia pelaksana Munas IX.