Menko Polhukam: Pilih Aburizal atau Pilih Kepentingan Bangsa dan Negara?

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno meminta aparat kepolisian untuk tidak memberikan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014. Menurut Tedjo, pemerintah lebih memilih untuk menjaga nama baik Indonesia, mengingat Bali merupakan tujuan pariwisata utama bagi turis asing. Kisruh di Partai Golkar, menurut Tedjo, dikhawatirkan akan berdampak terhadap pariwisata di Bali.

"Lebih penting mana, Golkar yang diputuskan sepihak untuk pilih Ical dengan kepentingan lebih besar? Rusak nama indonesia, pariwisata hancur, mana yang lebih (besar)? Apa lebih memilih Ical? Nah kan, berani memilih mana yang lebih penting untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Tedjo saat ditemui di kantornya, Selasa (25/11/2014) malam.

Pertimbangan itu, menurut Tedjo, setelah melihat bentrokan yang terjadi di DPP Partai Golkar hari ini. "Yang pro dan kontra itu bentrok sampai ada yang luka-luka. Saya sarankan Polri supaya tidak berikan izin di Bali tanggal 30," ujarnya.

Tedjo memaparkan, hal-hal yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah, waktu pelaksanaan munas bersamaan dengan musim libur menjelang akhir tahun 2014. Jika terjadi kekacauan, kata dia, hal itu akan mempertaruhkan citra Indonesia di dunia internasional. "Kami khawatir akan ada travel warning, Indonesia jadi rugi kan?" ucap Tedjo.

Apabila citra Indonesia rusak akibat pelaksanaan Munas Golkar, Tedjo mengaku akan sangat sulit bagi Indonesia untuk memulihkan kembali citra di tingkat internasional. "Dianggap indonesia tidak aman. Apalagi di Bali, tempat wisawatan," imbuh dia.

Pernyataan Tedjo ini disesali oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad. "Saya kira beliau sudah mencampuri urusan internal partai. Itu kan urusan Partai Golkar," kata Fadel ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (25/11/2014) malam.

Fadel mengaku sudah mengurus perizinan pelaksanaan Munas IX di Bali. "Kapolri sudah keluarkan izin. Saya sendiri yang urus ke Bali," ucapnya.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga mengaku heran dengan alasan Menko Polhukam yang mengatakan bahwa pelaksanaan munas bersamaan dengan puncak libur. Menurut Fadel, kepolisian sudah mengeluarkan rekomendasi. "Rekomendasi dari Kapolda sudah keluar, tidak ada masalah. Masalahnya apa?" ucapnya.