Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Pleno Golkar Putuskan Munas di Bali, Botol Beterbangan ke Meja Pimpinan

Kompas.com - 25/11/2014, 18:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat pleno DPP Partai Golkar yang membahas Musyawarah Nasional IX Partai Golkar berjalan ricuh. "Hujan" interupsi terjadi seiring beterbangannya botol air kemasan ke arah meja pimpinan rapat dan sejumlah gelas yang dipecahkan.

Hujan interupsi terjadi setelah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga memutuskan bahwa Munas IX akan digelar di Bali mulai 30 November 2014. Keputusan itu diambil sesuai dengan hasil Rapimnas VII Partai Golkar yang digelar di Yogyakarta.

"DPP Partai Golkar akan memutuskan untuk menjalankan keputusan Rapimnas VII di Yogyakarta dengan sebaik-baiknya," kata Theo.

Seusai mengatakan itu, Theo langsung menutup rapat dan meninggalkan lokasi. Saat itu juga, interupsi dilontarkan oleh sejumlah peserta rapat pleno. Ada yang maju sampai ke depan, ada juga yang melempar botol air kemasan dan memecahkan gelas.

"Ini bukan pleno, melainkan membaca pengumuman. Saya nyatakan mosi tidak percaya untuk DPP Partai Golkar," kata seorang politisi Golkar, Agun Gunandjar.

Di meja pimpinan rapat, hanya tersisa Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono yang kemudian menampung semua aspirasi peserta rapat. Sementara itu, pimpinan Golkar lainnya, seperti Idrus Marham, Sharif Cicip Sutardjo, dan Fadel Muhammad, mengikuti Theo, meninggalkan ruang rapat untuk menuju gedung lain di Kompleks Kantor DPP Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com