JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR Johnny G Plate menilai tepat imbauan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo agar menterinya tidak mengikuti rapat dengan DPR. Ia beranggapan bahwa Jokowi tidak ingin kehadiran menterinya di DPR justru akan memanaskan suhu politik yang mulai mendingin.
"Nasdem melihat satu langkah yang bijak dari Presiden untuk memungkinkan suasana cooling down di DPR," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Selasa (25/11/2014).
Johnny mengatakan, salah satu kesepakatan damai yang dibangun antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih adalah revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Saat ini, proses revisi UU tersebut masih berlangsung.
"Bila pada saat revisi dilakukan dan pada saat yang sama menteri datang melakukan rapat kerja dan RDP dengan DPR, itu bisa berdampak menyulut lagi tensi politik di DPR yang memungkinkan proses revisi UU MD3 diperhambat," katanya.
Presiden Jokowi mengakui adanya larangan bagi para menteri dan pejabat terkait untuk menghadiri rapat-rapat dengan DPR. Jokowi menegaskan, pemerintah baru akan menghadiri undangan rapat apabila DPR sudah bersatu.
"Nanti, kalau Dewan sudah rampung. Kan juga baru, kan baru kerja sebulan dipanggil-panggil apanya," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menuturkan, pemerintah hanya tidak ingin keliru jika datang pada rapat DPR pada saat masih ada polemik di lembaga tersebut. Perdamaian antara kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat masih berproses dengan merevisi UU No 17/2014 tentang MD3. "Biar di sana sudah rampung, sudah selesai, baru (hadiri undangan)," ujar Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.