Jokowi Minta Kapal Ilegal Ditenggelamkan, Politisi PKS Sebut Hanya untuk Gagah-gagahan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta menyiapkan infrastruktur dan regulasi yang jelas jika ingin menerapkan aturan menenggelamkan kapal asing yang melanggar di Indonesia. Pasalnya, belum ada aturan yang mengatur keinginan Presiden Joko Widodo itu.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, jangankan untuk menenggelamkan kapal asing ilegal, untuk mengawasi perairan Indonesia saja masih jauh dari kata maksimal.

"Di undang-undang itu enggak ada Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang punya kewenangan menenggelamkan. Kalau untuk shock therapy enggak apa-apa, tetapi seberapa siap? Jangan sampai kapal Tiongkok ditenggelamkan, Tiongkok marah, kitanya bingung," kata Mahfudz, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Mahfudz menuturkan, Bakamla dapat dibentuk untuk pengamanan laut Indonesia dari semua tindakan pencurian ikan dan penyelundupan. Di dalamnya, Bakamla dapat diisi oleh personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Imigrasi.

Saat ditanya pendapatnya mengenai maksud Presiden Jokowi mengeluarkan wacana menenggelamkan kapal asing di perairan RI, Wakil Sekretaris Jenderal PKS itu menjawab, "Ya untuk gagah-gagahan saja."

Sebelumnya, Presiden meminta aparat terkait bisa melakukan tindakan tegas terhadap aksi pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Tidak hanya tindakan mengejar lalu menangkap, Jokowi bahkan menginstruksikan agar kapal-kapal pencuri ikan itu ditenggelamkan untuk memberikan efek jera. (Baca: Jokowi: Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan!)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku mendukung keinginan Presiden tersebut. (Baca: "Ibu Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan, atau Kami yang Bakar")

Namun, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, Bakamla tidak dapat seenaknya menenggelamkan kapal asing yang dianggap ilegal. Sebab, ada prosedur penindakan hukum yang berlaku di laut dan disepakati oleh dunia internasional.