Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantangan Birokrasi Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 25/11/2014, 12:00 WIB


Oleh: Eko Prasojo

KOMPAS.com - Setelah hiruk pemilihan presiden, kabinet pemerintahan baru akhirnya terbentuk. Disebut Kabinet Kerja, kabinet ini mencerminkan keinginan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secepat-cepatnya bekerja mengatasi berbagai persoalan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada publik.

Tulisan ini tak hendak memberi komentar terhadap menteri yang telah ditunjuk menjadi nakhoda kementerian, tetapi menyoroti persoalan dan tantangan utama yang dihadapi kabinet secara keseluruhan dalam mewujudkan program Nawa Cita.

Sumbatan mesin birokrasi

Sudah diakui baik di tingkat internasional maupun pemerintah lokal bahwa birokrasi memainkan peran sangat vital dalam pembangunan. Kemajuan beberapa negara di Asia--Jepang, Tiongkok, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan--sangat ditentukan kemampuannya merombak total kultur dan struktur birokrasi. Harus dicatat, melakukan perubahan birokrasi bukanlah jalan mudah dan singkat, malah sering menghadapi masalah keberlanjutan.

Persoalan birokrasi di Indonesia sangatlah kompleks, terbentang dari masalah mengubah kultur birokrasi yang tidak berintegritas, tumpang tindih peraturan perundang-undangan, struktur organisasi yang gemuk dan boros, proses bisnis pemerintahan yang lamban dan tidak efisien, sumber daya manusia yang tak kompeten dan tak profesional, penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme, hingga persoalan pelayanan kepada publik yang tak responsif dan tak akuntabel. Semua ini dapat dibuktikan melalui beberapa indikator global.

Menurut survei Political Economic Risk Consultancy pada 2012, Indeks Efisiensi Pemerintahan di Indonesia adalah 8,37 (dari skor 1 terbaik dan 10 terburuk), Indeks Keefektifan Pemerintahan di Indonesia pada 2013 menurut Forum Ekonomi Dunia adalah 42 (dari skala 1 terburuk hingga 100 terbaik), Indeks Persepsi Korupsi menurut IT pada 2013 adalah 32 (dari skala 1 terburuk dan hingga 100 terbaik), sementara untuk kemudahan berbisnis pada 2014 menurut Bank Dunia berada pada peringkat ke-120.

Masalah utama implementasi program pembangunan di Indonesia adalah birokrasi yang tidak memiliki kapabilitas yang meliputi keahlian dan kapasitas, budaya yang masih tidak berbasis meritokrasi, dan kebijakan publik yang tidak berbasis pada pengetahuan dan bukti data. Orientasi penganggaran yang saat ini masih bersifat tahunan telah membelenggu kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk berpikir jangka panjang.

Kondisi ini diperparah oleh ketidakmampuan birokrasi merumuskan anggaran berbasis kinerja. Sebagian besar perencanaan dan anggaran birokrasi masih beorientasi pada input dan output, bukan pada pencapaian outcome dan impact bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan besarnya APBN/APBD setiap tahun tak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Jalan keluarnya: menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk setiap kementerian, lembaga, pemda sesuai dengan visi presiden dan diturunkan di level unit organisasi hingga ke level individu sebagai basis pengukuran kinerja dan pemberian kompensasi.

Sumbatan pembangunan di birokrasi juga terjadi karena buruknya koordinasi dan penjajaran program dan kegiatan pembangunan antarsektor. Berbagai urusan pemerintahan sering kali terfragmentasi di beberapa kementerian dan lembaga, yang satu dengan lainnya tidak memiliki ketersambungan indikator kinerja dengan sasaran strategis pembangunan yang akan dicapai. Kesulitan ini terletak pada struktur organisasi kementerian atau lembaga yang sangat terfragmentasi, tumpang tindih tugas pokok dan fungsi, buruknya proses bisnis pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan sektoral yang tidak harmonis.

Selain menyebabkan inefisiensi belanja negara, hal ini juga menyebabkan sulitnya pencapaian keefektifan pemerintahan. Tantangan utama pemerintah baru adalah bagaimana mengurangi keperluan koordinasi antarkementerian atau antarlembaga dengan menata ulang dan, jika perlu, menghapus sejumlah unit organisasi yang tidak dibutuhkan. Desain struktur organisasi harus diubah dari struktur terpecah-belah ke struktur terkonsolidasi. Selain itu, program proyek multisektor harus diperkuat untuk mengurangi fragmentasi dan ego sektoral.

Persoalan birokrasi yang perlu dapat perhatian serius dari pemerintah adalah membangun kepemimpinan perubahan. Komposisi SDM birokrasi saat ini, baik secara budaya, kualitas, kuantitas, maupun distribusi sangat sulit diharapkan jadi penggerak perubahan dan pembangunan. Budaya birokrasi di Indonesia secara umum masih ditandai ketidakmampuan berinovasi dan menerobos, masih berorientasi pada jabatan struktural--bukan fungsional, lebih mengedepankan aspek peraturan perundang-undangan, bukan kinerja.

Sebagai akibatnya, birokrasi Indonesia terkesan sangat lamban dan tak memiliki sensitivitas terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan masyarakat, bahkan secara umum masih dapat dikatakan doing business as usual. Birokrasi Indonesia juga mengalami gejala overstaff dan understaff; jumlah pegawai sangat banyak, tetapi tak punya keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan. Meskipun harus juga diakui masih banyak pegawai yang memiliki kompetensi, jumlahnya tidak signifikan menggerakkan perubahan. Pemerintah baru harus melanjutkan seleksi dan promosi terbuka pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara benar dan objektif berbasis kompetensi dan integritas.

Fragmentasi pusat-daerah

Tantangan utama lain Kabinet Kerja adalah fragmentasi pemerintah secara vertikal antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Mengelola pemerintahan yang bercorak desentralistis saat ini tak mudah, apalagi dengan konfigurasi politik di pemerintahan daerah yang sangat heterogen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah tahunan tidaklah berada dalam ruang hampa di kementerian dan lembaga, tetapi harus tersambung sampai di dinas, badan, kantor di provinsi dan kabupaten/kota.

Bagaimanapun baiknya rencana strategis dan program kerja pemerintah pusat di setiap sektor, hal itu tak mudah dilaksanakan di kabupaten/kota. Otonomi daerah yang sangat besar telah melahirkan dampak munculnya egoisme daerah dan independensi pemerintahan yang sangat kuat. Harus diakui saat ini hanya ada tiga kekuasaan utama pengontrol pusat terhadap daerah: pembagian keuangan (DAU, DAK, bagi hasil, dan transfer lain), pemberian formasi jabatan pegawai ASN, wewenang pemerintahan umum (pembatalan perda, pelantikan kepala daerah, dan lain-lain).

Kesulitan melakukan koordi- nasi pemerintahan dan pembangunan antara pusat dan daerah akan semakin sulit dengan pemerintahan yang terbagi saat ini. Blokade pemerintahan bukan saja akan terjadi di tingkat pusat antara DPR dan Kabinet Kerja dalam proses legislasi, persetujuan dan penetapan anggaran, melainkan juga dalam pengawasan kerja pemerintahan. Blokade pemerintahan juga akan terjadi di pemerintahan daerah sebagai akibat pemerintahan yang terbagi setelah Pilpres 2014. Konfigurasi politik yang heterogen antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih juga akan mengalir sampai di pemerintahan daerah.

Pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I dan II, upaya penguatan koordinasi pusat daerah dilakukan Presiden SBY dengan membentuk sistem pemantauan pembangunan yang dikendalikan UKP4. Dengan pengalamannya sebagai wali kota Solo dan gubernur DKI, Presiden Jokowi tentu paham betul bagaimana memperkuat koordinasi dan hubungan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat harus berperan efektif melakukan fungsi koordinasi, supervisi, pembinaan, dan pengendalian pembangunan di daerah masing-masing. Program Nawa Cita akan diwujudkan dengan baik jika presiden berkomitmen mempercepat reformasi birokrasi serta memperbaiki hubungan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Strategi blusukan Kabinet Kerja harus disertai dengan upaya membangun dan mereformasi sistem birokrasi serta hubungan antara pusat dan daerah. Semoga.

Eko Prasojo
Guru Besar Administrasi Negara FISIP UI; Ketua Umum IAPA

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com