Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Kehutanan dan LH: Jangan Cuma Tangkap Pembalak Kecil!

Kompas.com - 24/11/2014, 20:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com- Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menilai penegakan hukum adalah kunci dari upaya mengatasi kebarakan hutan. Siti mengaku kecewa saat dirinya bertemu para pelaku pembalak hutan yang ditangkap polisi ternyata hanya orang-orang suruhan. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa penegakan hukum tanpa pandang bulu harus dilakukan.

"Jawabannya harus penegakan hukum. Jangan pandang bulu. Jangan hanya yang kecil-kecil," ujar Siti di Istana Bogor, Senin (24/11/2014).

Siti mengaku sudah turun ke lapangan dan meninjau polres tempat para pelaku pembakar hutan ditahan. Di sana, Siti sempat bertanya kepada mereka kenapa sampai akhirnya ditahan di balik sel. "Mereka bilang enggak ngerti karena ada yang nyuruh. Berarti kan penegakannya tidak sampai di situ," ucap dia.

Untuk mengatasi persoalan ini, Siti akan merangkul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan (UKP4) dan juga pemerintah daerah terakit. Persoalan hutan itu, sebut Siti, harus mulai dilakukan secepat mungkin. Indonesia tidak boleh lagi bertindak hanya pada saat kebakaran terjadi.

Siti mengaku kebakaran hutan yang terjadi sejak bulan lalu bisa langsung diatasi dengan masuknya musim hujan. Namun, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu memperkirakan pada bulan Maret asap akan kembali terjadi.

"Kita sudah harus cegah dari sekarang. Tadi konsultasi sama bapak (Presiden), beliau kan forrester ya jadi beberapa langkah menyangkut kelembagaan, menyangkut teknik drainase, posisi hutan desa dan persepsi desa kepada perusahaan sekitar, bagaiamna supaya mereka saling berharmoni?" ungkap Siti.

Jokowi direncanakan akan kembali melakukan blusukan pada 25-27 November 2014. Tiga provinsi akan dikunjunginya yakni Lampung, Bengkulu dan Riau. Di Riau, Jokowi akan meninjau kawasan tempat pembakaran hutan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com