Mensesneg: Presiden Tidak Punya Persiapan Khusus Terkait Interpelasi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi di DPR yang berasal dari Koalisi Merah Putih menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Meski begitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa Presiden tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi wacana interpelasi DPR RI mengenai kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Hingga saat ini belum pernah ada pembicaraan itu (interpelasi DPR). Saya belum mendapatkan arahan dari Presiden mengenai hal itu," kata Pratikno di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (24/11/2014).

Presiden, kata dia, juga belum pernah membuat pertemuan secara khusus dengan semua kementerian untuk membahas wacana interpelasi tersebut. "Mungkin dengan satu atau dua kementerian sudah, tapi tidak sampai mengumpulkan seluruh kementerian membicarakan hal itu," kata dia.

Menurut Pratikno, hingga saat ini Presiden Jokowi masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Aktivitas Presiden antara lain berkoordinasi dengan semua kementerian secara rutin dengan fokus percepatan program pemerintah.

"Hari-hari selalu disibukkan dengan percepatan program pemerintah yang sudah dicanangkan," kata mantan Rektor UGM itu.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (24/11/2014), menyatakan, Koalisi Merah Putih (KMP) solid untuk mengajukan hak interpelasi terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Bambang menjelaskan, saat ini KMP sedang menyempurnakan argumen pengajuan hak interpelasi tersebut.

Dia yakin dalam waktu satu hingga dua hari sudah memenuhi syarat mengajukan hak interpelasi, yaitu minimal 25 anggota DPR RI.