"Presiden Harusnya Abdinya Rakyat, Bukan Hambanya Politik"

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw menyatakan, kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk rakyat berbanding lurus dengan popularitasnya. Mulai memudarnya popularitas Jokowi pada awal pemerintahan, kata dia, disebabkan beberapa langkah Jokowi yang tidak bekerja untuk rakyat.

"Hancurnya popularitasnya menunjukkan dia tidak lagi bekerja untuk rakyat. Dia tidak akan populer kalau dia tidak menjalankan program yang mendukung kesejahteraan rakyat," ujar Jerry dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/11/2014).

Jerry mengatakan, sebelumnya, popularitas Jokowi di mata masyarakat cenderung tinggi karena kinerjanya selama memimpin Solo dan DKI Jakarta yang prorakyat. Namun, popularitas itu mulai turun setelah keputusan Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Selain itu, kata Jerry, ditunjuknya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung dinilai sejumlah kalangan tidak tepat. Jerry mengatakan, seorang jaksa agung sedianya mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi masyarakat.

"Ini yang tidak bisa saya lihat dari Prasetyo. Kalau begini terus, rakyat tidak lagi beri apresiasi ke Jokowi," ujarnya.

Sementara itu, peneliti di Indonesian Institute for Development and Democracy, Arif Susanto, mengatakan, saat ini semakin terlihat bahwa Jokowi berada di bawah kendali partai koalisinya. Arif mengatakan, masyarakat akan terus mengingatkan Jokowi karena begitu mengidamkan perbaikan dalam pemerintahan yang baru.

"Presiden harusnya abdinya rakyat, bukan hambanya politik. Ada hal yang mengkhawatirkan dan harus kita kritisi agar kecenderungan ke depan tidak terjadi lagi," kata Arif.