Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/11/2014, 18:03 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw menyatakan, kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk rakyat berbanding lurus dengan popularitasnya. Mulai memudarnya popularitas Jokowi pada awal pemerintahan, kata dia, disebabkan beberapa langkah Jokowi yang tidak bekerja untuk rakyat.

"Hancurnya popularitasnya menunjukkan dia tidak lagi bekerja untuk rakyat. Dia tidak akan populer kalau dia tidak menjalankan program yang mendukung kesejahteraan rakyat," ujar Jerry dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/11/2014).

Jerry mengatakan, sebelumnya, popularitas Jokowi di mata masyarakat cenderung tinggi karena kinerjanya selama memimpin Solo dan DKI Jakarta yang prorakyat. Namun, popularitas itu mulai turun setelah keputusan Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Selain itu, kata Jerry, ditunjuknya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung dinilai sejumlah kalangan tidak tepat. Jerry mengatakan, seorang jaksa agung sedianya mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi masyarakat.

"Ini yang tidak bisa saya lihat dari Prasetyo. Kalau begini terus, rakyat tidak lagi beri apresiasi ke Jokowi," ujarnya.

Sementara itu, peneliti di Indonesian Institute for Development and Democracy, Arif Susanto, mengatakan, saat ini semakin terlihat bahwa Jokowi berada di bawah kendali partai koalisinya. Arif mengatakan, masyarakat akan terus mengingatkan Jokowi karena begitu mengidamkan perbaikan dalam pemerintahan yang baru.

"Presiden harusnya abdinya rakyat, bukan hambanya politik. Ada hal yang mengkhawatirkan dan harus kita kritisi agar kecenderungan ke depan tidak terjadi lagi," kata Arif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com