PDI-P: Ajakan Tanda Tangani Usul Hak Interpelasi dari KMP Akan Sia-sia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan, ajakan dari Koalisi Merah Putih (KMP) agar ikut menandatangani Hak Interpelasi DPR akan sia-sia meskipun ada kader PDI-P yang kecewa terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

PDIP, kata Basarah, akan secara konsisten memberikan dukungan politik kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang propeningkatan kesejahteraan rakyat.

"Dengan demikian, ajakan KMP kepada PDIP untuk mendukung interpelasi BBM di parlemen adalah ajakan yang sia-sia karena PDIP tidak mungkin akan berpaling dari pemerintahan Jokowi," kata Basarah, Jakarta, Minggu (23/11/2014), seperti dikutip Antara.

Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengajak anggota DPR RI dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk ikut mendukung hak interpelasi yang akan digulirkan mulai Senin besok.

"Selain anggota Koalisi Merah Putih (KMP), dukungan juga diharapkan dari anggota KIH yang kecewa karena Jokowi telah mengkhianati rakyat dengan mengambil jalan pintas menaikan harga BBM pada saat rakyat sedang susah memenuhi kebutuhan pokok hidupnya," kata Bambang.

Bambang menyebutkan, diperkirakan sekitar 300 anggota DPR RI mendukung digunakananya hak interpelasi.

Berdasarkan UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) Pasal 194, hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen yang memuat paling sedikit; a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan b. alasan permintaan keterangan.

Usul tersebut akan menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.