Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Prasetyo Ditantang Buktikan Dirinya "Setengah Dewa"

Kompas.com - 23/11/2014, 16:38 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Jaksa Agung HM Prasetyo ditantang untuk membuktikan bahwa dirinya layak dan memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk memimpin Kejaksaan Agung. Prasetyo harus menjawab tantangan tersebut dengan menuntaskan sejumlah kasus berskala besar, seperti kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia, kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan kasus lainnya, tanpa pandang bulu.

"Meski publik tidak optimistis, dia (Prasetyo) harus kerja maksimal untuk membuktikan ke publik bahwa dia mampu menegakkan hukum," ujar Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/11/2014).

Benny mengatakan, selain mengusut kasus besar, Prasetyo juga harus membersihkan kejaksaan dari oknum-oknum yang berpotensi melumpuhkan tajamnya penindakan hukum.

"Bisa tidak dia buktikan itu? Kalau tidak bisa, revolusi mental terpental dan tanda kemunduran hukum," ujarnya.

Peneliti di Indonesian Institute for Development and Democracy, Arif Susanto, meragukan kapabilitas Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Pasalnya, kata Arif, Prasetyo tidak menorehkan prestasi yang gemilang saat menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Selain itu, ia meragukan bahwa Prasetyo mampu menegakkan hukum secara adil dan tidak ada keberpihakan dalam menangani kasus yang berbau konflik kepentingan. Keraguan tersebut muncul jika melihat latar belakang Prasetyo sebagai politisi Partai Nasdem.

"Dengan kasus Surya Paloh (Ketum Nasdem) tahun 2008 kredit macet, sampai saat ini kasusnya belum jelas apakah akan dipetieskan. Karena dia dari Nasdem, dikhawatirkan ada konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas dia sebagai Jaksa Agung," ujar Arif.

Oleh karena itu, kata Arif, keraguan publik terhadapnya harus ditepis dengan bukti kinerja yang diharapkan masyarakat. Menurut Arif, seorang jaksa agung tak cukup hanya berpengalaman di bidang hukum, tetapi integritasnya dan kejujurannya selayaknya "setengah dewa".

"Kita butuhnya dia berintegritas dan 'setengah dewa'. Maka, dia harus tunjukkan bahwa dia luar biasa karena kita butuh jaksa agung yang 'setengah dewa'," kata Arif.

Prasetyo sebelumnya mengaku akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam menjalankan tugasnya. Prasetyo mengaku akan membuktikan ucapannya tersebut dengan kerja nyata. Dia mengaku telah memiliki visi misi untuk melakukan penegakan hukum yang konsisten di Indonesia. (Baca: Prasetyo: Lihat Saja Nanti Bagaimana Saya...)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com