Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/11/2014, 15:11 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Demokrasi Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, beberapa kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kurun waktu kurang dari sebulan menjadi kepala negara mengecewakan rakyat. Menurut Ray, Jokowi tampak "tersandera" kepentingan partai sehingga hubungannya dengan rakyat semakin jauh.

"Semakin ke sini, semakin kelihatan pengaruh partai terhadap Jokowi makin kuat. Ada gejala Jokowi makin rapat ke partai dan renggang ke rakyat," ujar Ray dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/11/2014).

Ray mengatakan, belum habis kekecewaan masyarakat atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kini publik dikecewakan kembali dengan dipilihnya HM Prasetyo, mantan politisi Partai Nasdem, sebagai Jaksa Agung. Ia menilai, pemilihan Prasetyo tidak dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan masyarakat untuk menilai.

"Mestinya Jokowi mengembangkan tradisi untuk meminta masyarakat menilai. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas ini harus dipupuk, tapi malah ditinggalkan," kata Ray.

Meskipun pemilihan jaksa agung merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden, menurut dia, proses pemilihan semestinya melibatkan masyarakat untuk menilai rekam jejaknya.

Bahkan, kata Ray, Jokowi tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penelusuran calon jaksa agung, seperti yang dilakukan Jokowi ketika menyusun Kabinet Kerja.

"Meskipun mutlak prerogatif, tapi tidak serta-merta kemudian Presiden bisa semena-mena, dia juga harus tetap konsultasi ke masyarakat," ujar dia.

Ray berharap Jokowi menyadari bahwa dia mulai "merangkak" memenuhi kepentingan partai dan semakin menjauh dari rakyat. Ia mengingatkan Jokowi agar tidak lupa bahwa rakyat yang mengantarnya menuju kemenangan saat Pilpres 2014.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com