"Kartu Sakti" Jokowi Dianggap Sebagai Langkah Menuju "Good Goverment"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, dianggap sebagai sebuah langkah maju dalam menuju good goverment atau pemerintahan bersih. Penggunaan kartu-kartu tersebut dinilai sebagai upaya dalam meminimalisir penyimpangan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Selama ini sulit kan mendapat pemerintahan yang bersih," ujar Politisi Partai Hanura, Lily Wahid, dalam diskusi "Nangkring Politik dan Korupsi" dalam acara Kompasianival 2014, di Sasana Utomo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu (22/11/2014).

Lily mengatakan, pembagian kartu-kartu tersebut harus tepat sasaran. Harus ada seleksi ketat untuk menentukan siapa-siapa saja yang layak untuk menerima kartu tersebut. "Program ini harus tepat sasaran," ucap Lily.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, pengamat ekonomi, Faisal Basri mengatakan, dengan adanya "kartu sakti" Jokowi, pemerintah ingin membuat sebuah perlindungan sosial bagi masyarakat pedesaan.

Menurut Faisal, selama ini kebijakan pemerintah sangat memanjakan masyarakat perkotaan. Pemerintah seakan menuruti setiap tuntutan yang disuarakan masyarakat perkotaan, namun tidak memikirkan kebutuhan masyarakat pedesaan.

Dengan kebijakan "kartu sakti" Jokowi tersebut diharapkan akan membawa perubahan bagi masyarakat khusunya di pedesaan. "Apalagi kebijakan presiden ini dimulai dari pinggiran pedesaan," kata Faisal.

Acara "Nangkring Politik dan Korupsi" ini rencananya juga akan dihadiri oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi. Namun, Johan Budi tidak dapat menghadiri acara tersebut.