Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mekeng: Ada Manipulasi Demokrasi di Golkar

Kompas.com - 22/11/2014, 09:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng kecewa dengan keputusan percepatan waktu Musyawarah Nasional, forum tertinggi yang salah satunya mengagendakan pemilihan ketua umum.

Dia menilai ada manipulasi demokrasi di internal Partai Golkar. "Sungguh keterlaluan apa yang terjadi saat ini. Demokrasi dipaksakan untuk kepentingan sejumlah kelompok," kata Mekeng di Jakarta, Jumat (21/11/2014) malam.

Mekeng menjelaskan, selama ini, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie selalu menyatakan Munas akan digelar Januari 2015. Hal itu sesuai dengan rekomendasi Munas, tahun 2009 lalu. Hal itu pun diperkuat oleh rapat pleno DPP Partai Golkar, dua pekan lalu.

Aburizal, lanjut Mekeng, menolak semua upaya mempercepat Munas pada 8 Oktober 2014 lalu sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Bahkan dia memecat sejumlah kader yang terus mendorong percepatan Munas.

"ARB (Aburizal) menjilat ludahnya sendiri. Sikap awalnya yang mati-matian menolak Munas dipercepat, malah membalikkannya dengan Munas dipercepat. Padahal para kader sudah menerimanya untuk Munas pada tahun 2015," ujar Mekeng.

Hal yang lebih mengherankan, lanjut Mekeng, percepatan Munas itu secara serempak disampaikan para Ketua Dewan Pimpinan Daerah tingkat I (provinsi). Padahal sebelumnya, mereka pula yang mati-matian menolak Munas dipercepat.

"Ini patut dipertanyakan, ada apa? Apa karena sudah menerima sesuatu. Demokrasi sepertinya sudah diskenario," ujar anggota Komisi XI DPR ini.

Keadaan ini, kata dia, membuat seolah-olah Partai Golkar adalah milik pribadi Aburizal dan keluarganya. Partai diperlakukan layaknya sebuah CV yang kepemilikannya adalah pribadi dan dipimpin langsung oleh pemilik.

"PT (perseroan terbatas) masih lebih baik karena ada komisaris, dewan komisaris, pengawas dan sebagainya. Ini seperti CV, yang kepemilikannya adalah Aburizal," kata Mekeng.

Dia meyakini, pada Munas yang dijadwalkan pada 30 November mendatang, akan muncul calon kuat yang mampu mengalahkan Aburizal. Sejauh ini, sudah ada tujuh calon lain yang siap bertarung, yakni Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Agung Laksono, MS Hidayat, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartarto, dan Zainuddin Amali.

"Yang mencalonkan menjadi Ketum bukan hanya ARB tetapi ada calon lain. Karena itu nanti dilihat siapa pemenangnya," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com