Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tidak Hanya Jokowi, SBY dan Presiden Lain Juga Sekolahkan Anaknya di Singapura

Kompas.com - 21/11/2014, 21:47 WIB

KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo datang ke Singapura untuk menghadiri kelulusan anaknya, Kaesang Pangarep, di Anglo-Chinese School (ACS) International School. Ternyata, bukan hanya Jokowi yang menyekolahkan anaknya di Singapura, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan beberapa pemimpin negara lain juga melakukan hal yang sama.

SBY menyekolahkan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, di Nanyang Technological University (NTU) pada tahun 2006, dan Edhie Baskoro Yudhoyono, di sekolah yang sama, yang menempuh pendidikan strata 2 dengan jurusan Ekonomi Politik Internasional pada tahun 2007.

Presiden Zimbabwe Robert Mugabe juga menyekolahkan anaknya, Bona, di MDIS-University of Wales, yang lulus pada tahun 2013. Ada juga Perdana Menteri Timor Leste Ramos Horta yang menyekolahkan anaknya, Loro Horta, di Singapura pada tahun 2007. Loro Horta bahkan mendapatkan penghargaan dari disertasinya.

Pada tahun 2006, mantan Presiden Vietnam Nguyen Minh Triet menyekolahkan anaknya, Nguyen Minh An. Ia sekolah bersama dengan Loro Horta.

Tak hanya anak dari kepala negara, ada juga anak dari keturunan raja yang disekolahkan di Singapura. Anak dari Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Pangeran Abdul Aziz, sekolah di Raffles Institution and Rosyth Primary School. Kemudian, ada juga cucu dari Kerajaan Kamboja, Raja Norodom Sihanouk, yakni Pangeran Sisowath Chivannariddh, yang sekolah di Lee Kuan Yew School of Public Policy pada tahun 2004.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com