Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Tidak Ada Kewajiban Libatkan KPK dalam Memilih Jaksa Agung

Kompas.com - 21/11/2014, 18:13 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak ada kewajiban bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyeleksi calon Jaksa Agung. Menurut Kalla, pemerintah merasa perlu melibatkan KPK hanya dalam menyeleksi calon menteri Kabinet Kerja.

“Siapa bilang belum diperiksa KPK? Tidak kan? Tidak ada kewajiban untuk itu, itu hanya waktu kabinet saja. Kebijakan saja, bukan kewajiban,” kata Kalla di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Kalla menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung karena kemampuannya, bukan karena latar belakang partai politik. Lagi pula, menurut Kalla, Prasetyo sudah keluar dari Partai Nasdem sebelum dilantik Jaksa Agung.

“Itu Prasetyo itu dipilih lantaran kemampuannya, bukan karena partainya. Kalau dia itu sudah keluar dari partai kemarin,” ujar Kalla.

Saat ditanya pendapat pribadinya apakah Prasetyo sudah tepat dipilih sebagai Jaksa Agung, pria yang biasa disapa JK ini menjawab bahwa selaku Wapres dia hanya mengikuti keputusan Presiden. “Ya saya ikut presiden, bagaimana kalian ini?” ucapnya.

HM Prasetyo resmi menjadi Jaksa Agung setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11/2014) pukul 15.30. Pelantikan ini sempat menjadi tanda tanya karena Prasetyo berstatus sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Nasdem.

Prasetyo menjawab bahwa dia baru keluar dari keanggotaan Partai Nasdem pada pukul 11.00 WIB (20/11/2014), atau sekitar empat setengah jam sebelum dilantik sebagai Jaksa Agung. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengakui, proses pelantikan Prasetyo dilakukan secara mendadak. Sebab, penandatanganan keputusan presiden untuk pengangkatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung pun baru dilakukan oleh Presiden pada pagi hari pelantikan.

Berbeda dengan pengakuan Prasetyo, Ketua Fraksi Nasdem di DPR Victor Laiskodat mengatakan bahwa Prasetyo baru mundur dari DPR setelah resmi dilantik sebagai Jaksa Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com