Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pascabentrok TNI-Polri, Jokowi Belum Berencana Kunjungi Batam

Kompas.com - 21/11/2014, 17:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo belum ada rencana berkunjung ke Batam untuk mengatasi persoalan konflik TNI dan Polri di sana. Jokowi meminta agar pucuk pimpinan terkait bisa menuntaskan persoalan di Batam sehingga tidak menjadi persoalan tingkat nasional.

"Belum, sebisa mungkin yang dilakukan ini adalah de-eskalasi, jadi tidak menaikkan masalahnya ke level tinggi nasional," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jumat (21/11/2014).

Andi mengungkapkan, Presiden Jokowi menghargai upaya yang dilakukan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo yang langsung melakukan mediasi pada malam itu juga. Dia menjelaskan, lantaran pemerintah daerah sudah berhasil mengendalikan situasi, pemerintah menilai Presiden tidak perlu langsung turun ke lapangan.

"Itu sudah cukup untuk sementara," imbuh Andi.

Lebih lanjut, Andi menuturkan, Jokowi menginstruksikan agar konflik di Batam bisa diselesaikan secara permanen. Gejala kekerasan yang ada di kedua institusi, kata Andi, baru sebatas permukaan, apalagi peristiwa bentrok TNI dan Polri di Batam terus berulang.

"Presiden betul-betul ingin melihat sampai akar masalah, apakah ini akar masalahnya profesionalisme, apakah akar masalahnya kesejahteraan, apakah masalahnya ketegangan institusional," ucap dia.

Tak hanya di Batam, Andi mengungkapkan Presiden juga melihat gejala yang sama terjadi di Sumatera Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat. "Presiden meminta supaya solusi permanennya dicari, ke akar masalahnya itu, diminta segera dilaporkan ke Presiden dari Menko Polhukam," ucap Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com