Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/11/2014, 13:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan pergantian perwira tinggi di tubuh TNI dan Polri. Rencana tersebut karena alasan pensiun sejumlah perwira tinggi hingga evaluasi kepemimpinan pasca-bentrokan antara tentara dan polisi di Batam. Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

“Sebelum ada peristiwa di Batam, rencana untuk pergantiannya sudah ada. Setelah peristiwa di Batam tentunya membuat ada konteks baru ya, konteks baru bagaimana ini dijadikan dasar evaluasi untuk penempatan pejabat-pejabat strategis di wilayah-wilayah tertentu,” kata Andi.

Menurut dia, Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) sudah bersidang untuk memproses pergantian pucuk pimpinan di TNI dan Polri. Andi mengaku memang sudah saatnya bagi Presiden untuk mengganti sejumlah perwira tinggi dengan level bintang tiga dan empat di kedua institusi itu karena sejumlah perwira tinggi akan memasuki masa pensiun.

Dia menyebutkan, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal IB Putu Dunia akan pensiun pada Desember 2014 dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio akan pensiun pada Februari 2015.

“Wanjakti TNI/Polri sudah bersidang, nanti hasilnya akan dilaporkan ke Presiden minggu depan untuk kemudian Presiden memutuskan jabatan-jabatan strategis apa yang akan diganti di Mabes TNI. Biasanya, kalau pergantian di Mabes TNI akan dilakukan juga di Mabes Polri,” papar Andi.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno juga telah dimintai pendapatnya soal posisi-posisi strategis di TNI dan Polri.

“Prosesnya akan berlangsung sampai Desember,” tambah Andi.

Presiden Jokowi menaruh perhatian khusus terhadap bentrokan yang terjadi antara tentara dan polisi di Mako Brimob Polda Kepulauan Riau, di Tembesi, Batam. Satu orang tentara tewas dalam baku tembak.

Presiden memerintahkan agar kedua institusi memberikan solusi konkret yang bersifat permanen dalam waktu dekat. (Baca: Tentara-Polisi Bentrok di Batam, Ini Instruksi Presiden Jokowi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com