Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/11/2014, 13:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan pergantian perwira tinggi di tubuh TNI dan Polri. Rencana tersebut karena alasan pensiun sejumlah perwira tinggi hingga evaluasi kepemimpinan pasca-bentrokan antara tentara dan polisi di Batam. Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/11/2014).

“Sebelum ada peristiwa di Batam, rencana untuk pergantiannya sudah ada. Setelah peristiwa di Batam tentunya membuat ada konteks baru ya, konteks baru bagaimana ini dijadikan dasar evaluasi untuk penempatan pejabat-pejabat strategis di wilayah-wilayah tertentu,” kata Andi.

Menurut dia, Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) sudah bersidang untuk memproses pergantian pucuk pimpinan di TNI dan Polri. Andi mengaku memang sudah saatnya bagi Presiden untuk mengganti sejumlah perwira tinggi dengan level bintang tiga dan empat di kedua institusi itu karena sejumlah perwira tinggi akan memasuki masa pensiun.

Dia menyebutkan, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal IB Putu Dunia akan pensiun pada Desember 2014 dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio akan pensiun pada Februari 2015.

“Wanjakti TNI/Polri sudah bersidang, nanti hasilnya akan dilaporkan ke Presiden minggu depan untuk kemudian Presiden memutuskan jabatan-jabatan strategis apa yang akan diganti di Mabes TNI. Biasanya, kalau pergantian di Mabes TNI akan dilakukan juga di Mabes Polri,” papar Andi.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno juga telah dimintai pendapatnya soal posisi-posisi strategis di TNI dan Polri.

“Prosesnya akan berlangsung sampai Desember,” tambah Andi.

Presiden Jokowi menaruh perhatian khusus terhadap bentrokan yang terjadi antara tentara dan polisi di Mako Brimob Polda Kepulauan Riau, di Tembesi, Batam. Satu orang tentara tewas dalam baku tembak.

Presiden memerintahkan agar kedua institusi memberikan solusi konkret yang bersifat permanen dalam waktu dekat. (Baca: Tentara-Polisi Bentrok di Batam, Ini Instruksi Presiden Jokowi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com