Jokowi Naikkan Harga BBM Bersubsidi, Demokrat Bilang Tidak Kreatif!

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Dede Yusuf, menilai, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak kreatif dalam mencari sumber-sumber pemasukan negara guna memenuhi janji-janji politiknya saat kampanye pada Pilpres 2014. Seharusnya, kata dia, pemerintah mencari dulu berbagai alternatif lain sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Pemerintah seolah mentok habis ide mencari cara memenuhi janji-janji politik, akibatnya cari jalan pintas menaikkan harga BBM. Ini jelas tergesa-gesa, pepatah Sunda mengatakan, 'ulah gagabah kudu asak jeujeuhan', artinya dalam membuat keputusan harus dengan pertimbangan matang, tidak tergesa-gesa" kata politisi Partai Demokrat, Dede Yusuf, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Jika pemerintah kreatif, menurut dia, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggenjot pendapatan negara. Pendapatan itu nantinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan seperti yang diinginkan pemerintah.

"Misalnya, dengan cara menaikkan cukai rokok, nilainya hampir setara dengan efisiensi subsidi BBM, selain menyehatkan keuangan negara, juga menyehatkan masyarakat," ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini.

Menurut Ketua Komisi IX DPR ini, ketergesaan pemerintah dapat dilihat jelas dari belum siapnya langkah-langkah antisipasi terhadap gejolak sosial dampak akibat kebijakan tersebut. Tiga kartu Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, menurut Dede, belum cukup.

"Bahkan, (kartu itu) simpang siur sumber pendanaan serta penerapannya," ujar Dede.

Langkah terburu-buru pemerintah, lanjut dia, tampak juga dalam pemilihan waktu pengumuman yang berbarengan dengan negosiasi penetapan upah minimum buruh di berbagai wilayah Indonesia. Dede meyakini, hal tersebut akan memengaruhi besaran nilai komponen hidup layak (KHL) yang sedang dinegosiasikan buruh dengan pemerintah daerah serta pengusaha.

"Harga BBM yang naik sebesar Rp 2.000 ini otomatis akan melemahkan daya beli buruh, secara otomatis pula akan menempatkan buruh yang selama ini rentan miskin menjadi golongan miskin. Dengan demikian, menambah jumlah masyarakat miskin," ucap dia.

Dede menerangkan, pihaknya telah memanggil perwakilan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) belum lama ini guna mendengarkan penolakan kaum buruh terhadap kenaikan harga BBM.

"Mereka keberatan dengan kenaikan harga BBM, bahkan mereka ancam akan lakukan mogok nasional di semua sektor," katanya.