Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Naikkan Harga BBM Bersubsidi, Demokrat Bilang Tidak Kreatif!

Kompas.com - 20/11/2014, 20:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Dede Yusuf, menilai, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak kreatif dalam mencari sumber-sumber pemasukan negara guna memenuhi janji-janji politiknya saat kampanye pada Pilpres 2014. Seharusnya, kata dia, pemerintah mencari dulu berbagai alternatif lain sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Pemerintah seolah mentok habis ide mencari cara memenuhi janji-janji politik, akibatnya cari jalan pintas menaikkan harga BBM. Ini jelas tergesa-gesa, pepatah Sunda mengatakan, 'ulah gagabah kudu asak jeujeuhan', artinya dalam membuat keputusan harus dengan pertimbangan matang, tidak tergesa-gesa" kata politisi Partai Demokrat, Dede Yusuf, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Jika pemerintah kreatif, menurut dia, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggenjot pendapatan negara. Pendapatan itu nantinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan seperti yang diinginkan pemerintah.

"Misalnya, dengan cara menaikkan cukai rokok, nilainya hampir setara dengan efisiensi subsidi BBM, selain menyehatkan keuangan negara, juga menyehatkan masyarakat," ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini.

Menurut Ketua Komisi IX DPR ini, ketergesaan pemerintah dapat dilihat jelas dari belum siapnya langkah-langkah antisipasi terhadap gejolak sosial dampak akibat kebijakan tersebut. Tiga kartu Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, menurut Dede, belum cukup.

"Bahkan, (kartu itu) simpang siur sumber pendanaan serta penerapannya," ujar Dede.

Langkah terburu-buru pemerintah, lanjut dia, tampak juga dalam pemilihan waktu pengumuman yang berbarengan dengan negosiasi penetapan upah minimum buruh di berbagai wilayah Indonesia. Dede meyakini, hal tersebut akan memengaruhi besaran nilai komponen hidup layak (KHL) yang sedang dinegosiasikan buruh dengan pemerintah daerah serta pengusaha.

"Harga BBM yang naik sebesar Rp 2.000 ini otomatis akan melemahkan daya beli buruh, secara otomatis pula akan menempatkan buruh yang selama ini rentan miskin menjadi golongan miskin. Dengan demikian, menambah jumlah masyarakat miskin," ucap dia.

Dede menerangkan, pihaknya telah memanggil perwakilan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) belum lama ini guna mendengarkan penolakan kaum buruh terhadap kenaikan harga BBM.

"Mereka keberatan dengan kenaikan harga BBM, bahkan mereka ancam akan lakukan mogok nasional di semua sektor," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com